MUAROJAMBI, AksesNews – Sudah sering dilakukan razia dan ketangkapnya pelaku aktifitas illegal drilling atau pengeboran sumur minyak ilegal di Provinsi Jambi oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.
Namun, aktifitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal terus masif dan bahkan terus melakukan operasi dilihat dari salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi.
Bahkan, aparat kepolisan tutup mata, telingga ataupun bungkam melihat aktifitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal.
Apakah aparat penegak hukum tidak bisa memberatas mafia-mafia di Provinsi Jambi? Bagaimana aparat penegak hukum menjadi backing untuk mafia mafia di Provinsi Jambi?
Aktivis Lingkungan Jambi, Irwanda Nauufal Idris menyampaikan memang dari jauh-jauh hari kita sudah cek turun kelapangan aktivitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi.
Masih banyak aktifitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal terus berlangsung. Hal ini seolah-olah menurut Nouufal mereka tidak bersalah atau melanggar hukum, fakta yang terjadi aparat penegak hukum sudah dikanggangi oleha mafia-mafia tersebut.
“Namun, anehnya aparat penegak hukum diam melihat aktifitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal bahkan kaum intelektual seolah-olah tutup mulut untuk menyampaikan keberan atas perusakan lingkungan akibat akifitas itu,” jelasnya, Sabtu (06/04/2024).
Kemudian, terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi aktifitas ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal meninggal lobang-lobang yang berdampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat di sana.
Beberapa bulan lalu terjadi kebakaran hebat akibat ilegal driling atau pengeboran sumur minyak ilegal yang terbakarnya sembilan orang hingga tewas hingga api tersebut berminggu-minggu baru bisa di padamkan.
“Hal seperti ini bukan hanya kejahatan biasa melainkan kejahatan kemanusian dan lingkungan untuk keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Harusnya pihak dari Polda Jambi, Polresta dan Polres di wilayah Jambi yang digaji oleh negara dan dipercaya sama negara bisa bekerja lebih serius untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat,” ungkapnya.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kapolres Muaro Jambi mengenai hal tersebut. (Wjs/*)
