JAMBI, AksesNews – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Jambi gelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi yang diikuti Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Provinsi Jambi, yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu (19-21/08/2022) di Hotel Ratu Convention Center (RCC).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah, Gubernur Jambi, Al Haris, Wakil Walikota Jambi, Maulana, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Perwakilan BNI, Perguruan Tinggi Kesehatan se-Provinsi Jambi dan lainnya.
Gubernur Jambi, Al Haris menjelaskan tentu tugas seorang perawat tidak lah mudah karena mereka hadir di pelosok daerah yang ada di Jambi ini. Termasuk juga di desa-desa terpencil bahkan yang tertinggal. Makanya kita memberi support dan semangat kepada PPNI Provinsi Jambi.
“Kalau ada terkait untuk penghapusan tetangga honorer di bidang perawat itu tidak boleh karena masih sangat sedikit dibidang itu. Tugas yang paling banyak melayani masyarakat secara rasio itu perawat, bisa dibandingkan 3 PNS dan 27 itu tenaga honorer atau kontrak. Maka tidak bisa kita menghapuskan begitu saja,” ujar Al Haris.
“Terus kita kasih semangat jangan sampai isu-isu ini berkeliaran berkembang, bahwa sampai hari ini Pemerintah Provinsi Jambi belum ada kearah untuk mengerumahkan tenaga honorer atau kontrak dibidang perawat. Karena malah kita ingin menaikkan gajinya. Dilihat secara gaji masih pariasi bahkan ada perawat gajinya dibawa 1 Juta atau macam-macam, tapi mereka tidak pernah lelah untuk bekerja tetap semangat meskipun gajinya minim. Ini yang kita apresiasi kalau bisa nanti kita naikkan gajinya,” tegas Haris.
Selanjutnya, bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat butuh rekan-rekan medis karena pasca pandemi Covid-19 kemarin memberikan kita bahwa isarat pemerintah harus memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kesehatan. Bahwa rasio ini dipertimbangkan jangan sampai ada penumpungan perawat ditempat tertentu karena secara masih ada lokasi tertentu yang minim perawatnya.
“Ini yang mungkin nanti PKN, MenPAN, Mendagri dan Gubernur Jambi siap juga ini diatur dengan baik sehingga sebenarnya seimbang ada di wilayah Indonesia dan Jambi,” katanya.
Kemudian, Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah mengatakan bahwa Rakerwil itu sebagai kegiatan untuk mengevaluasi program kerja selama kurun waktu 2 tahun, ini juga sebagai implementasi sebagai rencana program kerja tingkat pusat diturunkan ditingkat Provinsi kemudian Provinsi juga menentukan program sesuai potensi dengan kearifan lokalnya.
“Bahwa ToT Terintegrasi mengupayahkan penyelarasan terkait tata kelola dan mekanisme kerja di organisasi karena ini semua kebijakan, pedoman, peraturan internal headline yang ada di PPNI. Ini yang memang diseragamkan dari tingkat pusat hingga daerah diselaraskan. Sebagai bentuk untuk meningkatkan kerja di organisasi supaya efektif,” jelas Harif Fadhillah.
Terkait prioritas periode tahun ini kita memperjuangkan tenaga honorer atau kontrak dibidang perawat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena mereka bekerja di instansi yang dimiliki pemerintah yang nyata-nyata kebutuhan untuk melayani masyarakat. Sehingga seharusnya ada kepastian status dalam bekerja hingga jangan sampai terombamg ambing dengan isu mau diputus dengan sebagainya. Itu kebijakan daerah yang kita dorong dan advokasi.
“Disektor swasta kita juga menemui masih banyak perawat-perawat yang digaji dibawa Upah Minimum Provinsi (UMP) kalau adapun di UMP ya lama juga naiknya. Maka disektor swasta ini belum pernah tersosialisasikan atau belum tahu cara melakukan mengupahan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat. Maka kami mempunyai program kerja bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan membuat dan menyusun lalu mensosialisasikan disektor-sektor asosiasi rumah sakit, kamar dagang dan industri, asosiasi klinik agar itu bisa dipatuhi para setiap pemberi kerja,” ungkapnya.
Selain itu ada juga program open yaitu perluasan kita satu desa satu perawat dengan harapan kami melihat bahwa di desa itu sangat kurang sekali perhatiannya dari pembangunan aspek kesehatan dari desa. Karena puskesmas itu hanya ada di tingkat kecamatan tapi kadang-kadang tidak dapat mengutus sampai kedesa, tapi ada juga Puskesmas Pembantu (Pustu) tapi tidak semua desa ada dan tidak ada tenaga kesehatan cuman hanya ada gedungnya. Oleh karena itu kita mempunyai program dengan kompetensi perawat Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif saya kira bisa bantu untuk ketingkat derajatan kesehatan di desa.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Umar menyampaikan untuk Rakerwil pada hari ini evaluasi dari aplikasi dan resosialisasi dari kinerja kita selama 2 tahun ini dari 2020-2022 dan kita akan menetapkan program kerja 2022-2025 mendatang, harapan ini bisa teraplikasi untuk menjawab tantang dan harapan dari anggota-anggota untuk masyarakat yang dicintai terwujudnya masyarakat yang sehat.
“Sebagaimana yang disampaikan tadi menjadi isu yang perlu dibahas bersama terkait penghapusan tenaga honorer apa lagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS), karena TKS itu sebatas Surat Keputusan (SK) hanya di kepala puskesmas saja. Bahkan secara pengajian itu tidak jelas,” kata Umar.
“Karena kakak seniornya yang PNS akan melakukan iurannya untuk memberikak ketenaga honorer atau kontrak dibidang perawat, kami menyambut baik, bersyukur dan terimakasih kepada pak Gubernur Jambi bahwa menyatakan tidak penerima untuk penghapusan honorer. Kalau pun ada pengapusan honorer kami meminta mereka semua diangkat menjadi ASN yang sudah bekerja 10 tahun diprioritaskan dan kami sangat terima kasih kepada pak Gubernur tidak adanya penghapusam honorer,” pungkasnya. (Wjs)
