Beranda Akses Sinergi Batang Hari dalam Program Global Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sinergi Batang Hari dalam Program Global Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

28

BATANGHARI, AksesJambi.com – Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, menghadiri agenda penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Kehadirannya tersebut dalam rangka mengikuti acara Closing Meeting Hibah On Granting Fase Pre-Investment Program BioCF-ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes).

​Pertemuan yang menandai berakhirnya fase awal program periode 2022-2026 tersebut diselenggarakan secara resmi di Swiss-Belhotel Jambi pada Senin (04/05/2026). Acara ini menjadi momentum krusial bagi koordinasi lintas wilayah di tingkat provinsi.

​Acara penutupan program strategis di bidang lingkungan hidup ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Beliau secara resmi menutup rangkaian kegiatan fase pre-investment yang telah berjalan sebagai bagian dari inisiatif global.

​Pertemuan tersebut mengusung tema besar yakni “Membangun paradigma baru pertumbuhan ekonomi hijau melalui pembelajaran program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis yuridiksi di Provinsi Jambi”. Tema ini mencerminkan ambisi daerah dalam menyelaraskan ekonomi dengan keberlanjutan alam.

​Program BioCF-ISFL sendiri merupakan inisiatif berskala internasional yang dirancang untuk mengurangi emisi serta menekan laju deforestasi dan degradasi hutan. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan produktivitas wilayah.

​Selain perlindungan hutan, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas tata guna lahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menekankan pentingnya sinergisitas dengan mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk berperan aktif. Agenda ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta BPDLH RI guna memastikan keselarasan program dengan kebijakan pusat. (Kmf/*)