Konflik Agraria yang Tak Kunjung Menemukan Titik Tengah, Reforma Macet Total

Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

ARTIKEL, AksesNews – Memperingati hari Agraria dan Tata ruang Nasional, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sudah berumur 62 tahun. Produk hukum yang dibuat pada saat itu melalui berbagai macam proses yang amat panjang untuk dapat disahkan. 

Tepatnya pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pada visi dan misinya tujuan pemerintah membuat UUPA ini sendiri adalah diantaranya untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Apakah hal tersebut berjalan dan sesuai dari yang kita harapkan selama ini? Atau justru malah tidak berjalan seperti yang kita harapkan, disamping sebagai pijakan dan menjadi dasar dari pertanahan, disaat itu pemerintah juga menginginkan UUPA dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi faktanya di setiap pergantian kepemerintahan, kebijakan-kebijakan dan politik hukum yang dikeluarkan tidak searah dengan UUPA/reforma Agraria itu sendiri.

Ancaman yang sudah terlihat secara jelas yaitu semakin menjamurnya aturan sektoral atau peraturan perundang-undangan di bidang agrarian pasca UUPA, yang bersebrangan dengan nilai-nilai konstitusional dan HAM.

Solusi dari berbagai macam persoalan tersebut ialah pemerintah dan DPR menyusun kembali kebijakan Agraria secara lebih spesifik dan lebih hati-hati berdasarkan perkembangan hukum dan masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting dalam berjalannya kebijakan ini dan diharapkan masyarakat memantau lebih dari perkembangan hukum agraria ini. 

Serta mensinkronkan dengan peraturan perundang-undangan lain karena ada beberapa UU sektoral terkait dengan pertanahan dan sumber daya alam. serta tidak lupa untuk memberikan kepastian hukum bagi siapapun.

Cita-cita keadilan agrarian tentu saja berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan tanah, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah harus menggambarkan apa yang menjadi visi, misi, tujuan, program dan skala prioritas dalam reforma peraturan agrarian seperti yang sudah tertuang dalam UUPA, keputusan MPR No. 5 tahun 2003.

Herman juru bicara DPR dikutip dari halaman Tribun yakin bila ada kemauan antara pemerintah dan DPR menyelesaikan RUU Pertanahan, harapannya dapat rampung sebelum habisnya masa bhakti keanggotaan DPR  “Rasa-rasanya kalau mau diselesaikan cepat pun bisa,” ujarnya optimis.

Jika Pemerintah beserta jajarannya tidak bergerak dan masi berada ditempat yang tidak semestinya, dan semangat Agraria pun juga tidak dapat terlaksana. Semangat pertanahan nasional cepat, berkualitas dan tangguh yang menjadi tema Hut peringatan HANTARU yang ke 62 ini pun tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Untuk itu upaya pemerintah dan jajarannya untuk menjalankan dan memastikan UUPA dan hukum agraria berjalan dengan baik sangat diharapkan demi membawa  kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat seperti yang sudah tertulis dalam UUPA itu sendiri mengenai tujuan dibentuknya Undang-undang ini.

Biodata Penulis
Nama : Aldin Muhardani 
Aktivitas : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
NIM : B1A121023
Kampus : Universitas Jambi
No Hp : 0895621893023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here