JAKARTA, AksesNews – Gerakan Rakyat Mei 1998 (GRM-98) genap berusia 28 tahun, saat kondisi bangsa dan rakyat Indonesia masih menghadapi penderitaan kronis yang sama bahkan jauh lebih buruk dari penderitaan pada tahun-tahun GRM-98 berkecamuk.
Dalam memperingati momentum tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama barisan organisasi dari berbagai sektor dan klas melaksanakan aksi nasional terkoordinasi di Jakarta dan daerah-daerah di berbagai pulau di Indonesia.
Kegiatan aksi dan mobilisasi massa di berbagai daerah melakukan studi, diskusi dan aksi-aksi di kampus-kampus, di desa-desa, di pabrik-pabrik dan pusat-pusat aktivitas massa lainnya.
Aksi ratusan massa dari berbagai organisasi mahasiswa dan organisasi rakyat nasional di Jakarta pada hari ini, dimulai pada pukul 13.00 WIB di Tugu Tani kemudian long-march hingga ke Istana Negara.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagaimana dalam pernyataan sikap nasionalnya menegaskan arti penting Gerakan Rakyat Mei 1998 sebagai “Pembuka Jalan Bagi Gerakan Pembebasan Nasional dan Klas dengan Karakter dan Bentuk Perjuangan Pokok Lebih Maju Untuk Perubahan Fundamental di Indonesia”.
Tumbangnya rezim fasis Presiden Suharto yang berkuasa selama 32 menandai capaian penting GRM 1998 dalam fase perjuangan pembebasan nasional dan klas di Indonesia.
Hari ini, pada saat rakyat tertindas-terhisap Indonesia memperingati 28 tahun GRM-98, formasi kekuatan Eks Orde Baru yang diblejeti dan diisolasi selama GRM-98 telah berhasil menjadi kapitalis birokrat sipil dan militer paling berkuasa di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pimpinan dan anggota SATGAS Merpati, Tim Mawar, Tim Garda Muda dan pendukungnya yang menindas GRM-98 berjaya dalam formasi birokrasi negara saat ini.
Posisi tersebut kini juga dibantu oleh elemen aktivis petualang yang tidak tahu malu yang mengabdi pada para penindas perubahan fundamental di Indonesia.
Saat ini, penangkapan aktivis selama Gerakan anti Kapitalis Birokrat Agustus-September 2026 dan penyiraman air keras pada aktivis Kontras hanya lonceng kecil penanda karakter fasis kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Rakyat tertindas-terhisap Indonesia harus menyerap pelajaran, terutama dari kegagalan GRM-98 dan keterbatasannya yang melekat. GRM-1998 gagal menjadikan Indonesia negeri yang merdeka dan demokratis.
Indonesia masih negeri Setengah Jajahan-nya imperialis dan masih dalam belenggu corak produksi feodal yang hanya merosot menjadi Setengah Feodal di mana meskipun telah eksis hubungan produksi kapitalis dan kaum buruh, tenaga produktif terbesarnya masih kaum tani di pedesaan yang luas.
Karenanya, GRM-1998 gagal memenangkan landreform sejati dan jadi pembuka jalan bagi industri nasional. GRM-1998 juga gagal mencegah menguat dan berkuasanyya kembali para kapitalis birokrat sipil dan militer terkemuka Orde Baru beserta partai politik dan organisasi massa pendukungnya.
Bagaimana pun, penyebab kekalahan pahit GRM-98 adalah klas buruh, rakyat tertindas dan terhisap Indonesia tidak memiliki organisasi berdisiplin tinggi yang berperan sebagai detasemen-pelopor secara teori maupun praktek serta terorganisasi yang sanggup memberi pedoman aksi dalam penghancuran sistem setengah jajahan dan setengah feodal juga tahap demi tahap pembangunan sistem baru. Juga, rakyat tertindas-terhisap tidak mampu menghadapi dan mengimbangi kekuatan bersenjata klas reaksioner.
Slogan “Reformasi Total” sepenuhnya ilusi bagi rakyat tertindas dan terhisap selama GRM98. Pertama, reformasi jelas perubahan terbatas dan mustahil menyeluruh. Bila menuntut perubahan fundamental jelas imbangan kepemimpinan dan kekuatan yang dimiliki jauh panggang dari api! Karena slogan reformasi total hanyalah upaya klas reaksioner melalui kaki tangannya untuk memastikan gerakan rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia tetap berada dalam kendali dan koridor “reformasi, demokrasi dan konstitusional”.
Namun, pengalaman GRM-1998 memiliki kedudukan sangat penting dalam sejarah perjuangan nasional dan klas di Indonesia. Rakyat telah mendapat pelajaran sangat berharga bahwa menggulingkan kekuasaan fasis sekuat Suharto bukanlah mimpi di siang bolong apabila kekuatan subyektif rakyat berkehendak dan situasi obyektif mendukung.
Hukum ini juga berlaku dan menjadi peringatan bagi kekuasaan pemerintahan boneka di Indonesia. Penggulingan kekuasaan pemerintahan boneka Prabowo Subianto juga tunduk pada hukum dan syarat-syarat subyektif dan obyektif yang relatif sama.
Akan tetapi masalah fundamental yang masih diderita oleh rakyat tertindas dan terhisap adalah terbatasnya pemahaman akan tuntutan bersama untuk menggulingkan sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang dipelihara oleh imperialisme dan menjadikan feodalisme di pedesaan yang luas sebagai basis sosialnya.
Karena itu, rakyat tertindas dan terhisap Indonesia harus mengenal sedalamdalamnya karakter masyarakat Indonesia: Setengah Jajahan dan Setengah Feodal serta formasi kekuatan untuk mempertahankannya.
“Dalam waktu bersamaan kita harus memiliki pemahaman tentang karakter dan bentuk sesungguhnya perjuangan demokratis nasional sebagai jalan keluarnya serta kekuatan kepemimpinan dan kekuatan utama secara subyektif harus dimiliki dari sekarang,” seruan koordinator aksi FPR.
Saat ini, pertentangan dalam negeri karena krisis kronis sistem Setengah Jajahan dan Setengah Feodal kali ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Pertentangan antar klik klas yang berkuasa terus menajam, demikian pula pertentangan antara daerah dengan pusat karena alokasi pendapatan dan anggaran nasional.
Akan tetapi, pertentangan yang harus mengemuka dan harus terus menajam adalah pertentangan antara Persatuan rakyat tertindas dan terhisap Indonesia melawan kekuasaan bersama borjuasi besar kompardor dan tuan tanah besar yang bertindak sebagai kaki tangan imperialis.
Mayoritas rakyat Indonesia sangat menderita karena kebijakan, regulasi dan rencana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meskipun belum genap dua tahun berkuasa.
FPR percaya rakyat telah belajar dan harus belajar lebih banyak lagi dari GRM-98, rakyat telah memiliki pengalaman dan bahkan kemampuan kolektif bila hanya menumbangkan pemerintahan boneka imperialis.
Tugas mendesak bagi seluruh rakyat tertindas dan terhisap Indonesia adalah menumbangkan dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat pemilik sesungguhnya dari sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Merekalah palang pintu penghambat utama kemenangan Gerakan Anti Feodal untuk land reform sejati di pedesaan yang luas.
Merekalah penghalang utama pembangunan industri nasional sehingga tidak hanya 11% pendapatan negara yang bisa diperoleh dari puluhan ribu trilyun Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana disampaikan secara ironis oleh Presiden Prabowo sendiri untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) 2027. (Rls/*)
