JAMBI, AksesNews – Kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan simpang Mayang, Kota Jambi menjadi perhatian serius dari Gubernur Jambi, Anggota DPRD Provinsi hingga Anggota DPR RI.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris tengah memperjuangkan pembangunan Flyover (jalan layang) di kawasan Simpang Mayang, yang sebelumnya pernah direncanakan, namun gagal.
Rencana pembangunan flyover yang diajukan Gubernur Jambi tidak hanya sebatas Simpang Mayang. Al Haris mengatakan desain yang ditujukan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan flyover tersebut mulai dari Simpang Mayang sampai ke Pasar Angso Duo.
“Sudah saya sampaikan, mulai dari Simpang Mayang sampai ke Angso Duo. Insya Allah mudah-mudahan, jadi sudah masuk ke Menteri PU. Saya sudah beberapa kali menghadap beliau untuk meminta itu,” jelas Al Haris.
Senada juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto saat Raker bersama Menteri PU, MenPKP, Mendes PDTT dan Menteri Transmigrasi dalam beberapa minggu yang lalu. Pihaknya membahas masalah terkait kemacetan di Kota Jambi.
“Meskipun Kota Jambi itu kecil tapi ada satu wilayah yang sudah crowded macetnya yaitu di wilayah Simpang Mayang itu dulu sempat kita dianggarkan melalui APBD Provinsi bikin flyover tapi memang mohon maaf anggaran tidak sanggup untuk mengcover ini,” kata Edi Purwanto.
Edi Purwanto mengatakan rencana pembangunan flyover di Kota Jambi sudah pernah dicanangkan. Namun menurutnya dengan anggaran PU Rp.110 Triliun masih dinilai kurang.
“Karena problem Infrastruktur itu juga luar biasa artinya beberapa catatan tadi perlu kita cermati bersama termasuk kalau bisa kita minta blueprint terlebih dahulu baru kita dalami bersama. Sehingga masukan-masukan secara menyeluruh dari kami, sehingga nanti out pun outcomenya Ikunya bisa tercapai,” jelas Edi Purwanto.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Muzakir mengatakan, pelaksanaan pembangunan Flyover di tahun 2025 masih sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut didasari karena minimnya anggaran.
Meski demikian, Muzakir juga tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan flyover masih menjadi target utama pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dan dicanangkan kembali di tahun 2026.
“Masih berat soalnya keuangan kita juga belum baik-baik saja tahun ini. Karena adanya kekurangan. Karena itu akan kita mengajukan ke APBN terkait untuk flyover,” ungkap Muzakir, belum lama ini.
“Bahwa flyover itu menjadi salah satu target utama kita dalam 5 tahun kedepan agar bisa diselesaikan, yang jelas tahun 2025 ini belum bisa dibangunnya fly over dengan kondisi keuangan kita. Kemungkinan nanti pada 2026 bisa dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (Rls/*)
