JAMBI, AksesNews – Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi mengadakan Pertemuan koordinasi kebakaran lahan dan kebun tahun 2019, di Balai Prajurit Korem 042/Gapu, Kamis (11/07/2019)
Pada kesempatan tersebut, Danrem 042/Gapu Kol Arh Elphis Rudy, Msc. S. S dalam paparannya mengatakan bencana Karhutla lebih besar dari perang, seperti kebakaran pada tahun 2015 lalu, yang mengakibatkan terjadinya kabut asap.
“Secara garis besar luas hutan sekitar 2 juta hektar. Saya selaku Danrem selalu meminta kepada Dandim jajaran untuk memantau Hotspot, minimal 2 Kabupaten bisa meningkatkan status Karhutla,” tegasnya.
Ada hal menonjol yang harus diantisipasi yakni, kesadaran masyarakat masih rendah dalam pembakaran hutan dan lahan. Deteksi dini juga masih kurang, karena personel belum mumpuni dan terbatasnya personel pemantauan.
“Kita masih menggunakan Satelit, padahal yang terbakar bukan lahan tapi terdeteksi. Ini butuh informasi dini,” sebutnya.
Selain itu, penanggulan Karhutla di Provinsi Jambi peralatan yang dimiliki masih kurang. Sehingga tidak akan mampu memadamkan api, akses kelokasi juga sulit yang hanya bisa dilakukan jalan kaki.
“Korem 042/Gapu telah bisa memantau dari Posko Karhutla di Makorem 042/Gapu,” ungkapnya.
Konsep operasi agar tepat sasaran butuh Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini harus dilakukan secara masif ketengah masyarakat.
“Kami telah melakukan patroli secara rutin dan deteksi dini, sehingga dapat diinventarisir,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan pertemuan ini sangat penting. Perkembangan perkebunan sangat banyak, disisi lain Jambi juga rawan Karhutla, bahkan terjadi setiap tahunnya.
Petani, kata Agus, masih banyak yang melakukan pembakaran lahan dengan alasan kesuburan tanah. Dampaknya beberapa aspek sosial, ekonomi bahkan berpengaruh terhadap hubungan internasional.
“Inilah yang menyebabkan buruknya citra produksi kelapa sawit Indonesia,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Jambi telah berupaya mengantisipasi hal tersebut sehingga secara berangsur-angsur berkurang. Hingga bulan Juni 2019 di Jambi terdapat 79 Hotspot (titik panas).
“Saya minta kepada perusahaan perkebunan dapat melakukan mobilisasi jika terjadi kebakaran kebun dan lahan,” tegasnya. (Bahara Jati)
