Beranda Akses Pertambangan Rakyat Solusi Pemerintah Atasi PETI di Merangin

Pertambangan Rakyat Solusi Pemerintah Atasi PETI di Merangin

MERANGIN, AksesJambi.com – Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bumi tali undang tambang teliti menjadi persoalan yang tiada habisnya. Dampak dari PETI itu sendiri, sungguh destruktif. Tidak saja pada lingkungan dan masyarakat, tapi juga para penambang itu sendiri.

Seperti kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini puluhan Nyawa para penambang melayang akibat kegiatan PETI yang ada di kabupaten Merangin. Tapi tidak ada sedikit pun jera dari para pelaku PETI.

Upaya-upaya pemerintah dalam penanganan PETI seperti melakukan razia gabungan ini pun masih belum maksimal dan tidak menemukan titik penyelesaian. Ditambah lagi banyaknya oknum-oknum yang bermain dan membekingi kegiatan PETI tersebut.

Sebetulnya Persoalan PETI ini bisa selesai dengan mengubahnya menjadi Pertambangan Rakyat seperti beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan.

Dalam aturan itu, disebutkan penetapan WPR oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Di pasal 22 dari UU Minerba mencantumkan, beberapa kriteria untuk menetapkan WPR diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat.

Dengan demikian, Pemerintah bisa mengatur proses pertambangan Rakyat dengan jelas, pajak untuk daerah jelas dan oknum-oknum yang bermain dan membekingi kegiatan PETI sebelumnya tidak dapat berbuat apa-apa.

Penulis: Adehari

DRadio 104,3 FM Jambi