Beranda Advertorial Pelayanan Informasi Publik, Jambi Urutan ke-26 dari 34 Provinsi

Pelayanan Informasi Publik, Jambi Urutan ke-26 dari 34 Provinsi

JAMBI, AksesNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi, disalah satu Hotel di Jambi, Rabu (28/08/2019).

Kegiatan tersebut, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Jambi dan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto, menegaskan bahwa OPD harus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, demi mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di era keterbukaan saat ini, penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa ditutup-tutupi lagi, sebaliknya pemerintah harus menerapkan keterbukaan informasi publik. Untuk itu, saya minta seluruh OPD menyediakan daftar informasi publik,” kata Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengatakan, dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat mengetahui informasi publik tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan.

Maka, guna tersedianya informasi publik yang berkualitas, Sekda minta sinergitas semua elemen yang berkontribusi dalam penyediaan informasi publik tersebut. Sebab, Provinsi Jambi masih lemah dalam keterbukaan informasi publik.

“Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Jambi berada diurutan ke-26. Atas keterlambatan dan tertutupnya informasi publik ini, diharapkan ke depan Diskominfo Provinsi Jambi bisa mengawal dan membuat teguran kepada instansi yang belum membuka akses keterbukaan informasi,” ungkap Sekda.

Menurutnya, data merah tersebut tidak hanya menjadi pegangan. Namun akan dibuat surat teguran untuk instansi terkait. Dirinya berharap dengan diadakan bantuan Rakor ini, agar Diskominfo Provinsi Jambi bisa mengawal dan membuat teguran kepada instansi yang belum melaporkan.

“Hari ini kita ketahui ada 16 data merah (instansi yang belum menyampaikan keterbukaan informasi). Dinas mana yang belum membuka akses keterbukaan informasi, akan kita tegur, bukan lagi imbauan. Jadi kita akan surati dinas tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang menyampaikan, bahwa tema Rakor PPID ini adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Teknik Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Era Digital.”

“PPID merupakan salah satu tolok ukur baiknya tata kelola pemerintahan, dan Pemerintah Provinsi Jambi serta semua Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi harus memberikan pelayanan informasi publik yang baik, supaya Provinsi Jambi menjadi provinsi yang informative,” pungkasnya.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang secara prosedur disediakan oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yakni PPID Utama di Diskominfo dan PPID Pembantu di masing-masing OPD menjadi salah satu parameter dalam pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Bjs)

DRadio 104,3 FM Jambi