TANJABBAR, AksesJambi.com – Warga Desa Kuala Dasal, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengeluhkan adanya pungutan saat melintasi jembatan darurat yang menjadi akses utama setelah jembatan permanen atau box culvert ambruk akibat banjir dan erosi beberapa bulan lalu.
Jembatan darurat yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tersebut dikenakan tarif sebesar Rp10 ribu untuk sekali melintas, yang dinilai sangat memberatkan warga, khususnya para pengemudi kendaraan.
Salah satu warga yang juga merupakan sopir angkutan harian mengaku keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari. Menurutnya, dalam sehari dirinya harus membayar Rp20 ribu untuk pulang pergi melewati jembatan tersebut.
“Dalam sebulan kami harus mengeluarkan Rp600 ribu hanya untuk melintasi jembatan darurat itu. Padahal jembatan ini sifatnya sementara, dan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kontraktor proyek,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/3/2025).
Warga mempertanyakan lambannya pengerjaan jembatan permanen oleh pihak rekanan, padahal akses tersebut sangat vital bagi masyarakat sekitar. Mereka juga menilai pungutan di jembatan darurat seharusnya tidak dibebankan kepada pengguna jalan, terutama karena jembatan tersebut dibangun sebagai bentuk respons darurat atas kerusakan fasilitas publik.
Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, menyatakan akan segera mengambil langkah tegas. Ia berjanji memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pihak rekanan proyek untuk meminta klarifikasi terkait lambannya pembangunan dan adanya pungutan di jembatan darurat tersebut.
“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pungutan yang dinilai membebani. Biasanya, dalam pelaksanaan proyek semacam ini, jembatan darurat dibangun oleh rekanan sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Ini yang akan kami dalami lebih lanjut,” kata Hamdani, Sabtu (5/4/2025).
Hamdani juga menyoroti minimnya aktivitas di lokasi proyek saat ia melintas di kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca saat ini mendukung untuk dilakukannya percepatan pembangunan jembatan pengganti, namun belum ada tanda-tanda pengerjaan berarti dari pihak kontraktor.
“Tadi saat saya lewat, belum terlihat adanya kegiatan pembangunan. Padahal tidak hujan, air pun tidak terlalu dalam. Ini sangat disayangkan, karena masyarakat terus dirugikan,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan ini dalam forum resmi dengan menghadirkan instansi teknis terkait dan pihak pelaksana proyek.
“Kami akan panggil Kepala Dinas PUPR dan rekanannya untuk menjelaskan mengapa jembatan belum juga dibangun hingga saat ini, serta meminta pertanggungjawaban terkait pungutan yang terjadi di lapangan,” tegas Hamdani.
Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata agar jembatan penghubung tersebut dapat segera dibangun kembali tanpa membebani masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut untuk beraktivitas. (Rls/*)
