Beranda Akses Bakhtiar Hadiri Paripurna Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar LKPD 2023

Bakhtiar Hadiri Paripurna Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar LKPD 2023

BATANGHARI, AksesJambi.com – Rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batanghari, terhadap nota pengantar LKPD Tahun anggaran 2023 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, Senin (27/05/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ilhamudin Waka satu, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Batanghari, Dandim, Polres, Kepala OPD, Ketua tim PKK, Camat, lurah/kades se-Kabupaten Batanghari.

Azizah mewakili Fraksi PAN, mengatakan bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2023, yang diserahkan kepada DPRD Batanghari tercatat ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar.

“Besaran tunda pembayaran oleh Pemda mencapai Rp52.428.321.099,39. Fraksi PAN berharap Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar kegiatan tersebut dan muaranya bisa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

“Oleh karena itu, Fraksi PAN sangat berharap, dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemda atas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disertai dengan laporan keuangan pemda bisa terjawab,” pungkasnya.

Azizah juga menyebutkan, realisasi PAD tahun 2023 hanya Rp. 138.962.723.602,89 atau 68 persen dari target sebesar Rp. 202.608.603.367,62,-.

“Namun dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak 28,70% atau senilai Rp. 31.823.782.888,25,-,” ujarnya.

Selanjutnya, Mardiana yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar, mengatakan tertulis dalam buku audit LKPD bab IV dijelaskan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun Fraksi Golkar meminta penjelasan pos PAD salah satunya yang bersumber dari aset pemda.

“Terkait aset tetap , tanah, kami melihat ada daftar tanah yang dipinjam pakaikan pada pihak lain. Dan dalam daftar tanah pinjam pakai dengan pihak lain yang tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain,” katanya. (Ag/*)