Beranda Advertorial Hasil Pembahasan Banggar, Rincian Pendapatan Daerah pada APBN 2020

Hasil Pembahasan Banggar, Rincian Pendapatan Daerah pada APBN 2020

JAMBI, AksesNews – Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengatakan bahwa anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun 2020 harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/08/2019).

Selain itu, Fachrori juga mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tersebut, menjadi acuan dalam mengejar target pembangunan guna mewujudkan Jambi TUNTAS 2021.

“Dengan ditandatanganinya kebijakan anggaran, kita punya acuan untuk mengejar target lebih optimal dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Kami mengapresiasi penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan keputusan Dewan telah sama-sama kita dengarkan,” kata Fachrori.

Pemprov Jambi menyadari bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020 cukup berat. Ditengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pencapaian kinerja yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan dasar.

“Tahun 2020 adalah tahun dimana kita akan melaksanakan agenda besar 5 tahunan yaitu pemilihan kepala daerah yang memerlukan pula anggaran yang tidak sedikit,” kata Fachrori.

Untuk itu, diperlukan perumusan program kegiatan yang lebih fokus dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah tahun 2020 sesuai dengan RPJMD tahun 2016-2021, dengan capaian kinerja lebih menyentuh kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Dalam laporan Banggar DPRD Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Rudi Wijaya, dinyatakan bahwa rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan informasi bagi pihak DPRD Provinsi Jambi sebelum menetapkan persetujuannya dengan tujuan agar terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Sehingga setiap anggaran yang direncanakan dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target pembangunan sekaligus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar setelah mendengar laporan hasil rapat komisi bersama mitra dan berbagai pertimbangan lainnya, pendapatan daerah pada APBN tahun anggaran 2020 termasuk sebelum masuk Dana Alokasi Khusus fisik sebesar Rp4.448.449.719.056,14.

Dengan sumber-sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah pada KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.629.985.290.899,64, Dana Perimbangan sebesar Rp2.807.562.286.156,50, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10.902.142.000,00.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan sejumlah Rp2.979.117.795.854,88, Belanja Langsung dialokasikan sejumlah Rp1.939.203.860.678,00, urusan wajib pelayanan dasar Rp1.479.338.855.264, urusan wajib non pelayanan dasar berjumlah Rp149.377.217.344,00. (Hms)

DRadio 104,3 FM Jambi