Beranda Akses Guru di Jambi Keluhkan Kurangnya Infrastruktur Digitalisasi Pendidikan

Guru di Jambi Keluhkan Kurangnya Infrastruktur Digitalisasi Pendidikan

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Jambi pada Kamis (24/11/2022). Foto: dok. Tanoto Foundation
Dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Jambi pada Kamis (24/11/2022). Foto: dok. Tanoto Foundation

JAMBI, AksesNews – Dalam momentum peringatan Hari Guru 2022, eksistensi guru terus menjadi perhatian seiring dengan tuntutan peningkatan sebaran pendidikan berkualitas. Di satu sisi, guru dituntut mengajarkan pola-pola baru agar bisa menjadi katalisator dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Namun, di sisi lainnya masih banyak masalah fundamental yang dihadapi oleh guru, seperti jumlahnya yang kurang hingga kualitas guru yang belum mendapatkan pendidikan sesuai standar dan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Jambi pada Kamis (24/11/2022) terungkap bahwa, kalaupun guru memiliki komitmen untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan untuk siswa, belum cukup dukungan untuk mempertahankan praktik baik tersebut. Para guru di Jambi mengeluhkan kurangnya infrastruktur untuk menunjang tuntutan digitalisasi pendidikan, kurangnya dukungan dari orang tua dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar, dan belum meratanya kesempatan belajar untuk komunitas guru.

Bambang HW dari BPMP Jambi mengatakan bahwa jumlah guru dan pengawas sekolah di Jambi sangat kurang. Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri didominasi oleh tenaga honorer dengan upah minim. “Padahal tahun depan ada sekitar 150 guru yang akan memasuki usia pensiun. Jadi kita kekurangan sekali jumlah guru,’’ jelas Bambang.

Di Kabupaten Tebo, proses pembelajaran sekolah masih jauh dari ideal. Wijang Mahakso dari Bappeda Kabupaten Tebo mengungkapkan rata-rata lama anak bersekolah di sana hanya 7,69 tahun. Padahal, seharusnya mereka bersekolah hingga 12 tahun. Tak mengherankan jika Kabupaten Tebo memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketiga terbawah dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

“Guru-guru SD rata-rata berasal dari daerah itu dan mayoritas diisi oleh tenaga honor yang rangkap mata pelajaran. Walau hanya bergaji Rp200-300 ribu, para guru honorer tetap semangat mengajar,’’ ungkap Wijang.

Pertemuan mengidentifikasi inisiatif baik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, bekerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). “Kami berkoordinasi untuk menyusun program pengembangan pendidikan dasar yang merujuk pada Rapor Pendidikan. Kegiatan-kegiatan itu ditujukan untuk mengubah indikator yang masih berstatus merah dan kuning menjadi hijau,” tutur Darmiyanto Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Batang Hari.

Berbagai tantangan yang dihadapi para guru di Jambi serupa dengan yang dihadapi di Kalimantan Timur. Siti Juwariyah, Kepala Sekolah SMPN 5 Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengungkapkan guru dan kepala sekolah perlu berjuang menciptakan lingkungan sekolah yang bebas sampah dan tidak gersang serta lebih kondusif untuk belajar.

“Siswa kami awalnya cenderung sulit diatur, membuang sampah sembarangan, padahal lingkungan sekolah gersang. Kami berupaya mendatangkan guru konseling untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk menangani kondisi siswa. Kami juga bekerjasama dengan orang tua membangun taman sekolah. Dan orang tua cukup antusias. Sementara untuk asesmen nasional yang menuntut penggunaan internet, kami mengajak siswa mengerjakan ujian di tepi pantai yang sinyalnya lebih kuat,” ujar Siti.

Perjuangan para guru di Sumatera Utara tak kalah gigih. Liston Simamora selaku Guru/Ketua Forum KKG Kota Pematang Siantar UPTD SDN 124400 mengungkapkan bahwa para guru sampai menitipkan handphonenya ke sopir angkot yang pergi ke kota untuk mendapatkan sinyal demi mengunduh materi pembelajaran.

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan berbagai permasalahan guru dan sekolah diatas perlu segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. “Peningkatan komunikasi dan berbagi pengalaman para guru berkali-kali muncul dalam diskusi. Kegiatan hari ini memberi contoh bahwa kegiatan berbagi pengalaman bisa dilakukan dengan relatif terjangkau lewat zoom. Dengan demikian para guru dari berbagai provinsi bisa saling menguatkan, mendiskusikan berbagai tantangan dan menemukan solusi yang kreatif,” ungkap Dinna.

Dinna juga mengungkap berbagai kesepakatan yang muncul dalam diskusi tersebut. Di antaranya : (1) Dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk sebaran pendidikan berkualitas mulai dari sekolah, masyarakat, dinas pendidikan dan pemerintah daerah, serta optimalisasi kolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi. (3) Diperlukan faktor penunjang seperti internet, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKM). (4). Perlu ada forum yang melahirkan regulasi daerah berbasis kesamaan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SD/SMP agar di tingkat SMA lebih baik. (5). Dalam kebijakan di tingkat nasional, harus ada peluang pelatihan bagi guru.

Kegiatan di Jambi ini merupakan rangkaian dari kunjungan serupa di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan nantinya Riau. Kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022. (Bjs/*)