Beranda Akses Walhi Jambi: 108 Hektare Lahan Masyarakat Masih Dikuasai Mafia Tanah

Walhi Jambi: 108 Hektare Lahan Masyarakat Masih Dikuasai Mafia Tanah

Direktur Walhi Jambi Abdullah saat melalukan konferensi pers di kantornya. Foto: Ist
Direktur Walhi Jambi Abdullah saat melalukan konferensi pers di kantornya. Foto: Ist

JAMBI, AksesNews – Momentum Hari Tani Nasional menjadi hari bersejarah bagi kaum tani di Indonesia, namun perampasan lahan petani masih terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Walhi Jambi dalam konferensi pers HTN 2022 di Kantor Walhi Jambi, Sabtu (24/09/2022).

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkugan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Abdullah menyampaikan, bahwa seluas 1.223.737 hektar lahan di Provinsi Jambi dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan tambang.

Hal ini menjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Provinsi Jambi mengingat hanya 215.969.92 hektar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan kepada rakyat Jambi.

“Tidak hanya ketimpangan, keadaan
ini juga memaksa masyarakat yang tanahnya ditimpa izin konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghadapi konflik tiada henti dengan korporasi dan mafia-mafia tanah,” ujarnya.

“Hingga saat ini berdasarkan data WALHI Jambi, Provinsi Jambi adalah provinsi dengan konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jais salah satu petani dari wilayah dampingan Walhi Jambi mengatakan, di desanya yakni Desa Mekar Sari, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batang hari telah terjadi konflik agraria dari tahun 2012 hingga saat ini belum selesai.

“Sebanyak 108 hektar lahan masyarakat diserobot dan dikuasai mafia tanah bernama Junai,” ujarnya.

Beberapa upaya di tingkat daerah Kabupaten Batanghari sudah dilakukan masyarakat, guna penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perorangan itu. Namun belum ada tindak lanjut yang nyata dari pemerintah setempat.

Sehingga pada 12 September 2022 kemarin, perwakilan masyarakat Desa Mekar Sari dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Muarosebo Ulu menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia.

“Kita didampingi Walhi mendesak pemerintah untuk cepat menyelesaikan persoalan ini. Kita juga sudah bertemu dengan Staf Kepresidenan Republil Indonesia,” ucapnya. (Wjs/*)