Beranda Akses Di Hadapan DPRD, Fadhil : Batanghari Meninggalkan Banyak Hutang

Di Hadapan DPRD, Fadhil : Batanghari Meninggalkan Banyak Hutang

BATANGHARI, AksesJambi.com – Adanya pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan juga belum terbayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Batanghari, tentunya menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat dan juga mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari. Menanggapi itu, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pun angkat bicara dalam Rapat Paripurna LKPJ, Selasa (20/04/2021).

Di hadapan anggota dewan, Fadhil mengatakan, bahwa selama ini Batanghari meninggalkan hutang yang sangat besar. Tentunya harus ada yang dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Kita mesti berhemat, karena Batanghari banyak meninggalkan hutang, dan ini menjadi hutang kita bersama. Dan apa yang mesti kita lakukan untuk melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada DPRD untuk memberikan mereka ruang untuk berkreasi dan berbuat. Setelah itu baru DPRD memberikan kritik dan masukan di tahun berikutnya apakah kreasi mereka tepat atau tidak untuk Kabupaten Batanghari.

“Tapi saat baru melangkah kami sudah direvisi, kami juga bisa risih. Sehingga besok komunikasi tidak berjalan dengan baik, sehingga pokir tidak berjalan dengan baik,” sambungnya.

Dikatakannya, selama dua bulan ini pun dirinya sudah cukup bersabar, sebab masih banyak pejabat yang belum move-on dengan kondisi bupati baru. Kepada pejabat OPD pun dirnya sudah meminta secara asessment dan mandiri agar melakukan rasionalisasi di masing-masing OPD.

“Namun untuk PTT guru PAMI, tidak pernah saya berbicara merasionalkan PTT guru PAMI, karena kita tahu Batanghari kekurangan guru. Karena secara Anjab/ABK belum terpenuhi, maka sah sah saja menggunakan PTT,” ujarnya.

Dikatakan Fadhil, dalam Permendagri tahun 2013, bupati adalah penguasa keuangan daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan dalam rangka menstabilkan keuangan daerah bupati punya mengatur keuangan daerah

Selain itu, dalam undang-undang ASN, sebagai pejabat pembina kepegawaian, bupati punya hak untuk mengatur jumlah pegawai khususnya di Kabupaten Batanghari.

“Tapi saya juga tidak akan begitu otoriter. Kita perlu masukan, kita perlu sinergi, tapi beri kami ruang dan beri kami waktu. Jangan langsung tiba-tiba di revisi, kami juga manusia. Jangan lihat Fadhil-Bakhtiar nya, tapi lihat niat baiknya, yaitu bersinergi untuk membangun Batanghari,” kata Fadhil.

Tidak hanya itu saja, Bupati Batanghari juga mengatakan, dalam bulan ini Perbup TPP yang baru akan segera diselesaikan.

“Karena selama ini kawan-kawan lalai membuat perbup 2021, sehingga tidak ada perbup TPP yang dijalankan sampai hari ini. Dan sebentar lagi akan selesai, karena sedang dikerjakan oleh sekda dan kawan-kawan,” bebernya.

“Dan saya tahu pegawai seperti apa, bagaimana mensejahterakan pegawai saya sangat paham, dan bagaimana membuat pegawai menderita saya juga paham,” pungkasnya. (ANI)

DRadio 104,3 FM Jambi