Beranda Akses Ratusan Petani Jambi Gelar Aksi Tolak RUU Pertanahan

Ratusan Petani Jambi Gelar Aksi Tolak RUU Pertanahan

JAMBI, AksesNews – Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Simpang BI Telanaipura, Kota Jambi, Senin (23/09/2019), yang kemudian berlanjut ke Kantor Gubernur Jambi dengan berjalan kaki sambil menyampaikan orasinya.

Aksi tersebut dilakukan terkait dengan penguasaan sektor agraria yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai sejarah kepemilikan hak atas tanah yang sebenarnya. Dimana ekspoitasi lahan secara besar-besaran mengakibatkan banyaknya korban dari kalangan masyarakat.

Koordinator Aksi, Abdullah mengatakan, ketika pemerintah memberi izin lokasi perkebunan untuk perusahaan, kenapa selalu bersinggungan dengan perkebunan yang dimiliki masyarakat. Sehingga, lanjutnya, menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

“Sebagaimana kita lihat ketimpangan penguasaan sektor agraria, bukan lagi menjadi rahasia umum. Saat ini, hanya sedikit orang yang memiliki jutaan hektare tanah dan terlalu banyak orang yang cuma memiliki sedikit tanah,” jelasnya.

Lanjutnya, jika perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menjadi penyumbang konflik terbesar disektor agraria. Oleh karena itu, ketika perusahaan ini masuk ke desa-desa, akan menyebabkan konflik yang mengakibatkan hilangnya lahan perkebunan masyarakat.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah, menurutnya tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak. DPR dan pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September ini. Sedangkan beberapa pasal yang ada di dalam RUUP sangat bertentangan dengan prinsip reformasi agraria sejati.

“Apabila RUUP ini disahkan, maka akan banyak letusan konflik yang terjadi. Intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani akan dilanggengkan melalui pengadilan pertanahan. Belum lagi perjuangan masyarakat adat terhadap tanahnya juga belum menemui kepastian hukum. Karena Perda adat sebagai pengakuan wilayah masyarakat adat sampai saat ini masih mentok di meja pemerintahan,” kata Absullah dalam orasinya.

Melalui aksi ini, kami meminta kepada Gubernur Jambi untuk segera menerbitkan Perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten Tebo. Serta mendesak pemerintah segera menerbitkan pelepasan kawasan hutan dilokasi prioritas reforma agraria.

Tuntutan Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi kepada Pemerintah dalam aksi yang digelar, Senin (23/09/2019) di Kantor Gubernur Jambi.

1. Hentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi Perjuangan Petani.

2. Stop Penggusuran oleh PT. LAJ.

3. Cabut UU P3H.

4. Menolak RUU Pertanahan untuk disahkan.

5. Libatkan petani langsung dalam gugus tugas reforma agraria dan IP4T Jambi.

6. Stop perpanjangan HGU PT. BKC.

7. Cabut izin PT. Reki.

8. Tetapkan kebun kopi Merangin sebagai Tora.

9. Tetapkan tanah petani yang diduduki PT. Kaswari Unggul dan PT. WKS sebagai Tora.

10. Redistribusikan tanah “Tol” Desa Tarakan pada yang berhak.

11. Lahan HP. Desa Betung dan Londrang untuk warga lokal.

12. Tegakkan batas Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi khusus antara Desa Kasang Pudak dengan Kelurahan Eka Jaya.

(Bjs)

DRadio 104,3 FM Jambi