JAMBI, AksesNews – Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I di Hotel Abadi Suite Kota Jambi, Kamis (22/11/2018).
Wilayah I perumahan tersebut, mecakup Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pada rakor tersebut dihadiri oleh pejabat-pejabat PUPR dan pengembang serta pihak pembiayaan Perbankan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto menyampaikan bahwa Pemerintah berharap perumahan yang mendapatkan subsidi agar di evalualsi pemanfaatannya.
Seperti yang disampaikan Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Arvi Argyantoro pada sambutannya, sebelumnya sudah pernah dievaluasi bahwa sebagian besar perumahan KPR-nya tidak dintempati.
“Sebagian besar perumahan itu ada yang KPR-nya tidak di tempati dengan berbagai alasan, pertama masih ada renovasi, kedua juga karena belum adanya air bersih. Alasan ke tiga belum lengkapnya infrastruktur atau fasilitas umum yang memasuki kawasan perumahan tersebut dan alasan lainnya belum masuknya jaringan listrik,” jelas Dianto.
Lanjutnya, perumahan-perumahan yang untuk masuk di subsidi pemerintah ini, ada beberapa tahapan yang harus di lalui masyarakat untuk dapatkan subsidi pemerintah.
“Ternyata di lapangan ada yang sudah merubah standar rumah subsidi itu menjadi rumah yang mewah. Berarti pemilik rumah belum tepat sasaran karena pemiliknya mampu memiliki kemampuan renovasi. mereka dapatkan subsidi, tetapi dinrenovasinya di luar batasan ketentuan yang di berikan kementrian PUPR,” ungkap Dianto.
Selain itu, Sekda Provinsi juga berharap Kedepannya pembangunan di kawasan perumahan di provinsi jambi harus di rawat dengan baik dan jangan sampai menjadi kawasan kumuh.
“Kalau sudah menjadi kawasan kumuh, kita pun menjadi kesulitan lagi.Jangan sampai terjadi, kita sudah mengembangkan program dengan baik, peminat dari masyarakat cukup banyak, tapi kita khawatir kan 5-10 tahun kedepannya kawasan tersebut menjadi seperti apa jadinya,” ucal Dianto.
“Saya ingatkan kepada pengbangnya, kalau administrasi perumahan tersebut sudah lengkap, penghuninya banyak sudah terpenuhi jumlah yang sudah tersedia, maka fasilitas umummya segera di laksanakan,” tegasnya.
Terkait evaluasi bagi perumahan subsidi yang bermasalah, Direktur evaluasi mengatakan melakukan tindakan lanjut teguran yg pertama pada perbankan , karena penyaluran bantuan itu melalui perbankan.
“Perbankan kita kirimin surat untuk memberian teguran kepada para pengembang yg memang belum menyediakan itu. Nanti setelah tidak juga berjalan, kita segera turun untuk menindak lanjuti lagi dan itu saat ini masih suatu hal cara yg paling efektif kita lakukan,” pungkasnya. (Alpin)
