Beranda Akses Alumni Unbari Pertanyakan Intelektualitas Mantan Rektor 4 Periode

Alumni Unbari Pertanyakan Intelektualitas Mantan Rektor 4 Periode

JAMBI, AksesNews – Manuver dan politisasi yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Unbari Fachruddin Razi, SH, MH dan Senat Universitas Batanghari terbantahkan oleh fakta hukum. Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang selama ini tidak diakui oleh Fachruddin Razi dan Senat ternyata hanya isu kosong belaka yang sengaja disebarkan demi mendapatkan dukungan secara formal dari civitas akdemika Unbari.

Faktanya pakar Kenoktariatan Jambi, Zul Fadli, SH. M.Kn. dalam keterangannya dengan tegas membantah isu liar tersebut. Menurut Zul Fadli yang juga merupakan Founder Lingkar Kenoktariatan  menyebutkan, secara legalitas YPJ masih tercatatat dengan baik dibawah kementrian Hukum dan Ham dan berhak atas Unbari.

“Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0253/0/1987 tentang pemberian status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/ Program Kekhususan dilingkungan Unbari di Jambi Bahwa Unbari diselenggarakan oleh YPJ,” menurut Zul Fadli dalam pendapat hukumnya yang diterima oleh media ini.

Masih menurut pria yang juga aktif sebagai dosen di UNJA ini setidaknya telah menuliskan 17 poin pendapat hukumnya, sejak pendirian dan beberapakali terjadinya perubahan terhadap undang-undang tentang Yayasan Pendidikan, sehingga YPJ harus menyesuaikan dengan perundangan yang berlaku. Namun hak YPJ atas Unbari selaku Badan Penyelenggara tidak pernah luntur.

“Akta nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 dan akta nomor 4 tanggal 16 oktober 2010 yang keduanya dibuat dihadapan notaris Nany Ratna Wirdanialis telah mendapatkan pengesahan dari Menteri, dibuktikan dengan surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor; AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010, Keberadaan YPJ yang baru didirikan untuk melanjutkan kegiatan YPJ yang lama, Jadi YPJ yang baru merupakan badan penyelenggara Universitas Batanghari,” Dalam tulisannya, Selasa (19/01/2022).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu alumni Unbari, Suhendri. menurutnya apa yang disampaikan oleh pendapat hukum Dosen Unja tersebut sudah tepat dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

“Berdasarkan pemaparan yang disertai bukti pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dan Menteri Pendidikan Tinggi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa YPJ adalah sebuah lembaga yang sah dan dinyatakan oleh Menkumham memiliki hak hukum dan perlindungan hukum serta YPJ berdasarkan keputusan menteri pendidikan tinggi merupakan badan penyelenggara Unbari yang sah hingga kini,” sebut Suhendri.

Sementara itu, Suhendri mempertanyakan Intelektualitas Mantan Rektor yang telah menjabat selama 4 periode tersebut. Menurutnya ada fakta unik terkait Mantan Rektor dan senat Unbari, selain tak mengakui YPJ namun mereka tetap menjalankan civitas akademika selama 16 tahun lamanya berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh YPJ.

“Akal sehat serta aturan normatif mempertanyakan dimanakah intelektualitas dan budi pekerti dari seorang mantan rektor dan 14 orang anggota senat yang fakta dilapangan mereka tidak mengakui YPJ namun ditemukan hal yang kontradiktif, jabatan mereka muncul karena SK. Yayasan yang diketahui bersama senat menolak Yayasan namun tidak mau mengundurkan diri dari jabatan, dan ini jelas ada implikasi hukum selanjutnya,” sesalnya.

Disamping itu pula, Suhendri menyayangkan langkah yang diambil oleh 14 anggota senat Unbari, dimana mereka telah mengambil keputusan guna menetapkan Fachruddin Razi untuk menjabat sebagai Rektor Unbari kesekian kalinya, hal ini bertentangan dengan kewenangan senat berdasarkan Statuta Unbari yang mereka sengaja ciptakan sendiri dan telah ditandatangani oleh Fachruddin Razi.

“Yang lebih ironi dan tragis, ego dan kemampuan akademik senat dengan memberikan penggalan informasi dan penyesatan pemahaman yang membuat gaduh dan mengancam keberlangsungan akademik Unbari. Senat melupakan begitu saja tugas utama mereka menjalankan tridharma perguruan tinggi. Harusnya, sesuai aturan main, senat tidak boleh menetapkan akan tetapi hanya mengusulkan nama kepada Yayasan untuk calon rektor selanjutnya. Senat telah melampaui batasan ketentuan aturan main. Seyogyanya senat mengurusi mutu dan kualitas akademika bukan mengurusi Badan Penyelenggara,” tutupnya dengan nada tinggi.

Saat ini, publik Provinsi Jambi melihat sebuah konsistensi YPJ yang tidak sekedar sedang berupaya memperbaiki dan meningkatkan Unbari bahkan demi menyelamatkan Unbari. (Rls/*)