Beranda Akses Al Haris Akan Bebaskan Kawasan Percandian dari Batubara Sesuai Permintaan Luhut

Al Haris Akan Bebaskan Kawasan Percandian dari Batubara Sesuai Permintaan Luhut

JAMBI, AksesNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan membebaskan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi, dari aktivitas perusahaan batubara. Ini sesuai permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut sedang mendata perusahaan batubara yang beroperasi di kawasan percandian tersebut. Setelah itu, Pemprov Jambi akan mengundang pihak perusahaan batubara untuk membicarakan pemindahan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan masih banyak lahan kosong di luar KCBN Muara Jambi di pinggiran Sungai Batanghari yang masih bisa digunakan untuk perusahaan stockpile batubara. Sehingga, menurut Al Haris pemindahan itu tidak sulit.

“Saya masih melihat di pinggiran Sungai Batanghari, masih terdapat kawasan yang luas dan bisa untuk tempat stockpile. Saya rasa itu tak sulit, karena itu kawasan nasional dan masih luas,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten dapat membantu dengan mengeluarkan perizinan. Juga menyediakan lahan baru untuk digunakan perusahaan batubara.

“Jika itu digeser, saya harap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin untuk lokasi baru mereka. Entah mungkin melakukan penukaran tanah, atau dengan cara lain,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kawasan cagar budaya itu diinginkan Luhut dikembangkan, dan dapat menjadi world heritage. Namun, dia mendapatkan fakta bahwa kawasan percandian itu tidak sepenuhnya bebas untuk dilestarikan.

Dari 3.981 hektare luas KCBN Muara Jambi, hanya 0,78 persen atau sekitar 31 hektare lahannya sudah dibebaskan. Selebihnya masih dimiliki masyarakat, dan ada yang dimanfaatkan oleh perusahaan batu bara.

Ia mengatakan perusahaan batu bara berpotensi merusak KCBN Candi Muara Jambi. Juga menghambat kawasan cagar budaya itu masuk kategori warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO.

“Terdapat perusahaan batubara, pabrik minyak goreng yang berada di pinggir Sungai Batanghari yang berpotensi merusak situs cagar budaya, pencemaran lingkungan perusahaan,” kata Luhut.

Karena menyadari ancaman itulah, Luhut meminta Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, membebaskan lahan KCBN Muara Jambi. (Sob/*)