Beranda Advertorial Fachrori Saksikan Kesepakatan Kerjasama PUPR dengan Kejati Jambi

Fachrori Saksikan Kesepakatan Kerjasama PUPR dengan Kejati Jambi

JAMBI, AksesNews – Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur, Selasa (20/08/2019).

Kerjasama tersebut, dengan turunan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antar Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Fachrori mambuka dan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, didampingi oleh beberapa pejabat terkait, baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Kejaksaan Tinggi Jambi.

Fachrori menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi terus bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Provinsi Jambi.

“Kita terus berkomitmen dan bersinergi dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Provinsi Jambi. Salah satu upaya kita bersama dalam mendorong hal tersebut adalah melalui kesepakatan bersama untuk melakukan penanganan terhadap masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Fachrori.

Selain itu, Fachrori menjelaskan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, permasalahan hukum suatu saat bisa saja terjadi di internal pemerintahan maupun dengan masyarakat. Namun, pada prinsipnya adalah tidak ada permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan guna memperoleh kebenaran yang seadil-adilnya.

“Kita berkomitmen dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum tetap mengedepankan keadilan dengan sebaik-baiknya, dimana Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengkuasakan kepada Kejaksaaan Tinggi Jambi dengan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara,” jelas Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi sudah melakukan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 20 Juni 2019, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jambi.

“Dukungan yang diperoleh berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya, apabila berhadapan dengan konflik hukum, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Fachrori.

Fachrori juga mengharapkan, dengan adanya kesepakatan bersama ini, dapat meningkatkan kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi, dimana Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki beban kerja yang cukup tinggi dalam penyediaan infrastruktur dan bersinggungan dengan banyak pihak, sehingga berpotensi terhadap konflik hukum. (Bjs/Hms)