Beranda Akses Tanah Aset Daerah Untuk PAD, Fachrori: Pengelolaannya Belum Optimal

Tanah Aset Daerah Untuk PAD, Fachrori: Pengelolaannya Belum Optimal

JAMBI, AksesNews – Pemanfaatan barang milik daerah Khususnya tanah memberi peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemanfaatannya belum optimal bagi Provinsi Jambi.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi, Fachrori Umar dalam sambutannya saat penandatangan kesepatakatan kerjasama dengan Badan pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (20/06/2019).

Belum optimalnya pemanfaatan tanah, menurut Fachrori disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya gugatan terhadap aset atau barang milik daerah.

“Penyelesaian sengketa ini sangat rumit, karena masing-masing pihak memiliki bukti hukum yang sama-sama kuat,” kata Fachrori.

Selain itu, Fachrori juga berharap melalui penandatanganan antara Gubernur, Walikota dan Bupati dengan BPN menjadi upaya agar aset daerah tidak hilang dan di akui oleh pihak yang tidak bertanggung Jawab.

Fachrori juga menegaskan kepada kepala daerah dan pihak terkait untuk mengimplementasikan secara nyata kedepannya atas kesepakatan yang di buat.

“Perlu dibuat suatu kebijakan pada masing-masing daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten yang bisa mengoptimalkan pendapatan dan penertiban barang di masing masing wilayahnya,” kata Fachrori.

Fachrori juga menyampaikan bahwa Pemprov Jambi terus berupaya untuk tertib administrasi, baik bukti fisik atau catatan tertentu serta sertifikasi barang milik daerah yang di miliki sebagai bukti hukum yang sah.

“Namun kami akui, masih banyak yang harus dibenahi. Untuk kedepannya, kami sangat memerlukan bimbingan KPK secara intensif,” sebut Fachrori.

Terutama bimbingan mengenai cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui hasil data peralihan atas tanah antara BPN dan Pemda. Serta mengurangi konflik dan sengketa tanah.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatandatanganan kesepakatan kerjasama antar Pemprov Jambi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan penandatanganan kesepakatan tersebut agar terealisasi dan jangan menjadi seremonial saja.

“Kami akan lakukan monitoring secara berkala, untuk melihat tindak lanjut dari MoU ini” pungkasnya. (Alpin)