Beranda Akses KPK Minta MoU Seluruh Kepala Daerah Jambi Direalisasikan

KPK Minta MoU Seluruh Kepala Daerah Jambi Direalisasikan

JAMBI, AksesNews – Gubernur Jambi beserta Bupati/Walikota melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Badan pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jambi tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Jambi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam acara ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Alexander Marwata meminta penandatanganan kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan tersebut tidak hanya sebatas seremonial saja.

Hal ini di sampaikannya pada acara tersebut yang di laksanakan di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (20/06/2019). “Kami berharap ada realisasi dari penandatanganan MoU ini, jangan hanya sebatas seremonial saja” ujar Alexander.

Wakil Ketua KPK pun memastikan akan melakukan monitoring secara berkala untuk meninjau perkembangan dari kesepakatan yang telah dilakukan.

“Kami akan lakukan monitoring secara berkala, untuk melihat tindak lanjut dari MoU ini,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Fachrori Umar juga meminta bimbingan KPK dalam merealisasikan kesepakatan tersebut.

Menurutnya, Penandatanganan kesepakatan antara Gubernur, Walikota dan Bupati dengan BPN ini merupakan salah satu upaya agar aset daerah tidak hilang khususnya aset daerah yang berupa tanah.

“Kesepakatan yang dibuat hari ini agar diikuti dengan implementasi nyata kedepan,” kata Fachrori.

Selain itu, Fachrori juga mengatakan bahwa perlu dibuat suatu kebijakan yang bisa mengoptimalkan pendapatan dan penertiban barang di masing-masing wilayah, baik Provinsi, kabupaten dan kota.

“Hal tersebut memang tidak mudah, namun dengan niat yang baik dan komitmen yang konsisten, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya. (Alpin)

DRadio 104,3 FM Jambi