Beranda Akses DPRD Batanghari Singgung Masalah TPP dan PTT

DPRD Batanghari Singgung Masalah TPP dan PTT

BATANGHARI, AksesJambi.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat gabungan antar komisi. Rapat tersebut membahas Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2020. Senin (19/04/2021).

Disaat ketua komisi I DPRD Batanghari, Patoni menyampaikan rekomendasi, ia sedikit menyinggung terkait masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kejelasan status dan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Batanghari.

Dikatakannya, untuk tunda bayar TPP juga mesti dipikirkan, terlebih di tahun 2021 sudah berjalan 3 bulan. Jika ditotal, hutang Pemda terhadap pegawai kurang lebih selama 6 bulan. Dan juga bagaimana kejelasan dari status PTT saat ini.

“Termasuk pegawai honor, gajinya juga harus dipikirkan. Kita tahu Batanghari saat ini APBD sangat miris karena defisit. Namun perut kawan-kawan ini juga harus kita pikirkan,” singkatnya.

Sementara itu, saat dijumpai AksesJambi.Com di ruang kerjanya, ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin SE mengatakan, DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat Batanghari, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kepastian-kepastian hukum dan kebijakan masalah TPP dan PTT di Batanghari.

“Kita mendengar TPP 2020 hanya dianggarkan selama 10 bulan. Jika memang hanya 10 bulan, maka yang satu bulan harus segera dibayarkan. Namun kita mendengar bupati masih menunggu hasil dari BPKP dan berupaya membayar selama 3 bulan,” ungkapnya.

Sebagai perwakilan rakyat, ia meminta agar TPP segera dicairkan, karena banyak ASN yang membutuhkan uang tersebut. Dan juga untuk anggaran TPP pada 2021, di bulan Januari, Februari dan Maret sudah ada penganggarannya.

“Mulai dari Januari hingga Maret 2022, wajib untuk dibayarkan, karena kami rasa sudah ada dianggarkan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait kepastian tenaga honorer, mereka sebagai anggota DPRD sudah mendengar keluhan dari beberapa kepala dinas di Batanghari.

“Mereka takut memakai jasa PTT ini karena takut tak bisa bayar, tapi jika tidak dipakai mereka butuh tenaganya. Sepertinya selama 4 bulan ini Batanghari mengalami sedikit permasalahan,” sambungnya.

Namun dikatakan Anita, memang Batanghari saat ini mengalami masa transisi pemimpin, namun masalah tersebut tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Terlebih tahun 2021 ini sudah masuk bulan ke-empat.

“Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah selama empat bulan ini. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah harus bekerja ekstra. Dan kita akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian dan kebijakan dalam masalah ini,” pungkasnya. (ANI)

DRadio 104,3 FM Jambi