Meski Surat kementerian ATR/BPN Sudah Terbit, Konflik Lahan di Kumpeh Ulu Juga Belum Selesai

JAMBI, AksesNews – Konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi dengan PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) yang terjadi sejak tahun 1998 hingga 2024 ini belum juga menemukan titik terang.

Sejumlah masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi masih menuntut haknya untuk mendapatkan tanah milik masyarakat.

Meski sudah dipertemukan diagendakan oleh pansus DPRD Provinsi Jambi, namun, hingga saat ini keputusan tersebut belum juga terselesaikan

Diketahui, Kementerian agraria dan tata ruang/Badan pertanahan nasional (ATR/BPN), melalui direktorat jenderal penetapan hak dan pendaftaran tanah telah mengeluarkan keputusan untuk permohonan penghentian perpanjangan dan pencabutan izin guna usaha PT FPIL di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Di mana dengan keputusan itu, Kementerian ATR/BPN memutuskan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan meredistribusikan tanah kepada para petani Serikat Tani kumpeh di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian, kementerian ATR/BPN juga melakukan pengawasan dan evaluasi serta pencabutan hak guna usaha PT FPIL dikarenakan tidak clear and clean.

Salah satu tokoh masyarakat desa Sumber Jaya, Rasyidin mengungkapkan, dirinya sudah 9 kali diminta hadir dalam pertemuan di DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan penyelesaian konflik lahan ini. namun, setiap kali pertemuan pihak dari perusahaan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut.

“Pihak perusahaan tidak berkenan hadir. Kami meminta ke pemerintah terkait agar konflik lahan ini dapat diselesaikan secepat mungkin oleh karena konflik lahan ini berkepanjangan,” ungkapnya, Rabu (17/04/2024)

Tak hanya kaum laki-laki saja yang menjaga tanah masyarakat, tetapi para ibu-ibu Desa Sumber Jaya juga turut menjaga dan memperjuangkan haknya.

Salah satunya ialah ibu bernama Yusnidar, dirinya meminta agar perusahaan segera mengembalikan tanah milik masyarakat, dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah adat milik Desa Sumber Jaya.

“Kembalikan pada kami masyarakat, tanah adat Desa Sumber Jaya, harapan kami pemerintah itu berpihak kepada kami masyarakat, bukan berpihak kepada perusahaan. Cepat diselesaikan biar hati kami tenang,” katanya.

Hingga saat ini, pihak perusahaan PT FPIL belum bisa dikonfirmasi mengenai konflik lahan tersebut. (Sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here