TANJABBAR, AksesJambi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi saat ini terus berupaya membangun tata kelola yang baik. Hal ini sebagaimana yang tertuang misi RPJMD 2019-2021.
Dalam menyelaraskan kesepahaman pembangunan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Gubernur Jambi, Fachrori Umar membuka Rapat Koordinasi pengawasan daerah, yang bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (18/02/2019).
Dalam kesempatan ini, Fachrori menyampaikan bahwa Pemprov Jambi terus berupaya membangun tata kelola yang baik. Sebagaimana yang tertuang misi RPJMD 2019-2021, diharapkan juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten/Kota.
“Seiring upaya tersebut dibutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak baik inspektorat, TP4D, BPKP dan KPK guna memajukan tata kelola pemerintah yang baik,” katanya.
Dirinya berharap, mudah-mudahan kegiatan ini nanti, menjadi momentum kearah yang lebih baik. Serta menuju tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
Sementara itu, terkait kegiatan rakor pengawasan daerah yang intern ini dilakukan di triwulan I dan bukan triwulan III seperti sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M.Dianto menerangkan, sebagai upaya mengajak dan mengingatkan sejak awal OPD , Bupati, Walikota dan lainnya, sehingga bisa berjalan lancar dan Meminimalisir penyimpangan.
“Dipercepat tahun pertama untuk mengajak seluruh pengawas apakah itu provinsi dan kabupaten/kota, agar sejak awal karena alangkah baiknya sudah mengingatkan seluruh OPD sesuai ketentuan berlaku supaya mengurangi penyimpangan. Makanya sejak awal dilakukan dan diharapkan, tiap tahun temuan semakin berkurang,” kata Sekda.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sistem Pengendalian Intern (SPI) OPD Menuju Optimalisasi Kinerja Pemerintah provinsi Jambi”. Dalam kesempatan ini, menghadirkan pembicara perwakilan KPK, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi dan BPKP Jambi.
Terpisah Wabup Tanjanbar, Amir Sakib sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena melalui kegiatan ini, akan tercipta komitmen dan sinergi antara pemda dan Aparat penegak hukum dalam mengawal kegiatan pembangunan di daerah, sekaligus mengatasi permasalahan pemerintahan di daerah. (Dika)
