Beranda Akses Kasdam II/Sriwijaya Sambangi Tanjabtim, Bupati Minta Solusi Karhutla

Kasdam II/Sriwijaya Sambangi Tanjabtim, Bupati Minta Solusi Karhutla

TANJABTIM, AksesJambi.com – Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial PSC, M.Tr (Han) bersama Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS dan Danrem 042/Gapu Kolonel Arh Elphis Rudy berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Kedatangan para petinggi ini akan melakukan rapat koordinasi lintas sektoral terkait penanganan kebakaran hutan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah tersebut.

Rapat Koordinasi penanganan Karhutla ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor, Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano, Tanjabtim, Jambi, Selasa (17/09/2019).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Romi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya terkait Karhutla yang terjadi di wilayah Tanjabtim. “Bukannya kami lalai terhadap kebakaran yang telah terjadi. Berbagai upaya telah kami lakukan, namun terdapat kendala di lapangan yang menghambat upaya pemadaman,” kata Romi.

Hambatan tersebut, kata Romi berupa kurangnya sumber air yang memadai dan jauhnya lokasi kebakaran dari sumber air. Selain itu, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk mengatasi permasalahan Karhutla ini dengan membuat sumur-sumur galian sebagai tempat sumber air, namun cuaca musim kemarau ini membuat sumur tersebut menjadi kering.

Lebih lanjut, Bupati Romi meminta arahan, masukan dan solusi terhadap bencana kebakaran yang terjadi agar dapat segera diatasi. “Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas kita yang masih berjibaku dengan api dan belum pulang sampai saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, PSC, M.Tr (Han) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kedatangannya ke Tanjabtim ini merupakan atas perintah Pangdam dalam rangka memantau serta membantu pemerintah daerah guna mengatasi kebakaran yang terjadi.

BACA JUGA: Solusi Instan Atasi Karhutla, ‘Keroyok’ Api Secara Bersama-sama

Dikatakan secara tegas oleh Kasdam bahwa harus ada langkah nyata dan kongkrit di lapangan dalam penanganan Karhutla, agar tidak berlarut larut. “Berbicara masalah Karhutla, ini terus berulang-ulang dan terjadi tiap tahun. Padahal setiap awal tahun kita rapat. Namun secara nyata hospot di provinsi jambi terus meningkat. Tingkat ISPU juga sudah tidak sehat, ini khusus wilayah jambi. Dampaknya juga sangat jelas,” kata Kasdam.

Disampaikannya bahwa penanggung jawab terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya ada di pemerintah daerah, untuk itulah dibentuk tim dan satgas terpadu guna membantu pemerintah daerah yang didalamnya terdapat TNI, Polri, BPBD, Damkar termasuk perusahaan-perusahaan guna menanggulangi bencana yang terjadi.

Lebih lanjut, Kasdam juga menyampaikan bahwa pembakaran hutan dan lahan termasuk perbuatan yang sangat keji, “oleh karena itu pelakunya bisa di sebut sebagai teroris lingkungan hidup. Karena dampak dari pembakaran tersebut sangat luas sekali, bahkan sampai dirasakan oleh anak-anak sekalipun,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan himbauan Pangdam II/Sriwijaya kepada seluruh warga masyarakat agar masyarakat maupun perusahaan yang ada untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. “Saya atas nama Pangdam menghimbau dan mengajak masyarakat termasuk pihak korporasi untuk merubah mindset dan menghentikan aktivitas membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kapolda Jambi, Irjen Pol Mukhlis, AS dalam sambutannya menyampaikan dari hasil rapat bersama menteri Polhukam ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam upaya pemadaman Karhutla. Dikatakannya bahwa dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi yang terpadu dalam mengatasi bencana Karhutla.

“Kita tidak perlu berdebat mengenai masalah asap ini, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengatasi dan menangani masalah ini sampai selesai. Pelaku pembakaran sudah kita tindak. Sudah ada 19 pelaku dan nambah lagi 2 yang telah diamankan dan proses hukum termasuk dari perusahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa dalam penetapan tersangka harus memiliki bukti dan keterangan ahli dalam mengungkapkan dipersidangan. Terutama terkait pelaku pembakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa masih banyak perusahaan perusahaan yang belum memiliki embung yang dapat dimanfaatkan dalam mengantisispasi kebutuhan air saat terjadi kebakaran.

Terkait dengan usaha penanggulangan Karhutla, Kapolda juga meminta agar Pemerintah Daerah harus dapat menyakinkan warganya untuk membantu petugas pemadaman, bukan sebagai penonton yang dapat menghambat kelancaran usaha pemadaman. (Bjs/*)

DRadio 104,3 FM Jambi