Beranda Akses Aksi Demo Soal Karhutla di Jambi, Menagih Janji Petinggi Negeri

Aksi Demo Soal Karhutla di Jambi, Menagih Janji Petinggi Negeri

JAMBI, AksesNews – Puluhan mahasiswa Universitas Jambi (Unja) yang tergabung dalam aliansi peduli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kabut asap Jambi, bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi melakukan aksi unjuk rasa di perempatan kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (17/09/2019) pagi.

Mereka menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi janjinya untuk mencopot pejabat yang tak bisa menangani Karhutla, dan mendesak Gubernur Jambi Fachrori Umar untuk menindak tegas para pelaku Karhutla, termasuk mencabut izin perusahaan konsesi yang lahannya terbakar.

Presiden BEM Unja dan juga selaku Koordinator Aksi tersebut, Ardi Irawan, mengatakan, Jokowi saat itu berjanji akan mencopot Pangdam, Kapolda hingga Danrem yang tidak bisa mengatasi permasalahan Karhutla. Selain itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jambi selaku kepala daerah dan selalu pemangku kebijakan untuk mencabut izin perusahaan konsesi yang lahannya terbakar.

“Kami disini ingin menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang dilakukan pada Rakernas Karhutla pada 6 Agustus 2019 lalu di Istana Negara terkait dengan pencegahan dan pengendalian karhutla. Di mana janji itu Presiden menyebutkan akan mencopot jabatan baik dari Pangdam, Kapolda maupun Danrem yang tidak mampu dalam mengatasi permasalahan karhutla,” kata Ardi Irawan dalam orasinya.

Berdasarkan data dari penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadinya peristiwa Karhutla di wilayah konsesinya.

Selain menagih janji Jokowi, para mahasiswa juga mendesak Gubernur Jambi selaku kepala daerah agar lebih peduli dalam mengatasi persoalan kondisi asap yang semakin mengganggu kesehatan masyarakat. Para mahasiswa berbaju orange ini juga menyindir Fachrori seperti tidak mampu dalam mengatasi persoalan kabut asap serta tidak dapat bersuara di tengah kondisi asap yang mulai pekat ini.

“Kami di sini hanya meminta Gubernur Jambi dapat peduli akan kondisi saat ini. Kami juga mendesak gubernur rekomendasi kepada pihak berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang lahan-nya terbakar. Kami meminta Gubernur serius dalam menangani persoalan kabut asap yang pekat ini dengan memberikan penyediaan fasilitas kesehatan rumah aman sebagai wilayah yang terdampak kabut asap yang parah,” tegasnya.

Selain mendesak Gubernur Jambi, mereka juga memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka. Kemudian, demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya Karhutla dan lahan diareal konsesinya.

Dalam aksinya itu, mereka menggunakan kertas karton dengan tulisan-tulisan yang cukup unik soal karhutla dan kabut asap, tak sedikit pula yang menyindir kinerja pemerintah dan penegak hukum terkait persoalan tersebut. Selain itu, mereka juga membagikan masker kepada para masyarakat dan pengendara saat aksi berlangsung. (Bjs/*)

DRadio 104,3 FM Jambi