JAMBI, AksesNews – Penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada petani penerima izin sebanyak 92 Surat Keputusan Akses Legal Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada 8.165 Kepala Keluarga yang tersebar pada sembilan wilayah kabupaten diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Taman Hutan Kenali Kota Jambi, Minggu (16/12/18).
“Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan untuk 35 tahun pengelolaan, konsesi panjang artinya sebuah hal yang diberikan kepada rakyat,” kata Presiden Jokowi.
Menurutnya, pembagian surat perhutanan sosial bagi masyarakat merupakan tahapan pertama agar masyarakat dapat mengakses lahan dalam kurun waktu 35 tahun dalam keadaan legal. “Kalau ada ini sudah aman, semua provinsi dibagi dan masih banyak lahan kita yang dibagi-bagi.
Mengenai lahan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan perekonomian juga mendapat perhatian Presiden Jokowi, dimana masyarakat dituntut untuk memaksimalkan lahan dengan pengolahan yang tepat guna.
“Sudah diberikan tidak digarap janjian dicabut, ini juga untuk yang gede-gede nggak digarap juga dicabut yang kecil pun nggak digarap saya cabut, setuju,” kata Jokowi.
Jokowi berharap pembagian surat keputusan perhutanan sosial merupakan tahapan pertama diikuti tahapan selanjutnya agar rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. “Silakan mau ditanam apa saja seperti kopi, nilam, kulit manis, minyak atsiri, kepayang, dan macam macam yang beragam jenis itu baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar, menyampaikan Provinsi Jambi memiliki sumber daya dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Diantaranya, batubara, emas, biji besi, minyak bumi, panas bumi, gas bumi serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hutan, perkebunan pertanian, perikanan, kayu pinus, minyak kepayang semua ada di Jambi tersebar dari hulu hingga hilir.
“Peningkatan aktivitas ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam juga meningkat termasuk konflik sumber daya alam hutan hampir seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi terjadi konflik kehutanan dan sangat berterima kasih kepada oresiden dan menteri yang telah membantu mengurangi konflik tenurial melalui program perhutanan sosial,” kata Fachrori.
Fachrori menjelaskan, hasil hutan bukan kayu dalam konteks kehutanan sosial seperti gula aren, biji tengkawang, minyak kepayang, bambu, kayu manis, gaharu, madu, karet, kopi dan lainnya semuanya tersedia di alam Jambi.
“Berharap dapat dikembangkan menjadi potensi ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kawasan atau sekitar kawasan hutan,” harap Fachrori Umar
Fachrori menilai beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan terus diupayakan sehingga masyarakat mendapat manfaat seluas-luasnya di berbagai daerah. “Akses program kehutanan sosial juga menjadi solusi penuntasan kemiskinan, ketertinggalan masyarakat di daerah tertentu,” pungkasnya. (Hms)
