JAMBI, AksesNews – Poros Hijau Jambi Indonesia menggelar deklarasi, sebagai bentuk penyataan sikap mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 di BW Luxury, Kota Jambi, Jumat (16/11/2018).
Poros Hijau Jambi menilai, semenjak era reformasi bergulir, baru era pemerintahan Presiden Jokowi-JK lah yang mampu menunjukan komitmen yang tegas terhadap penanganan masalah ketimpangan penguasaan lahan, kebakaran hutan dan penyelesaian konflik tenurial khususnya sektor kehutanan.
Koordinator Poros Hijau Indonesia, Rivani Noor mengatakan, Poros Hijau Indonesia mendorong Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memprioritaskan isu lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masuk dalam program strategis pemerintahan lima tahun ke depan.
“Tujuan deklarasi ini untuk bisa mengonsolidasikan isu-isu lingkungan hidup dan SDA menjadi agenda strategis pemerintah. Karena kita tahu lingkungan hidup dan SDA itu sesuatu yang strategis di Indonesia, jadi politik ke depan, itu politik lingkungan hidup,” jelasnya.
Menurutnya, pada era presiden Jokowi ini, Jokowi dengan cepat dan tegas mengeluarkan kebijakan Moratorium Perijinan Baru HTI berdasarkan Perpres No. 1 tahun 2016 dan Restorasi Lahan Gambut berdasarkan inpres No. 8 tahun 2018.
Berdasarkan data Karhutla Monitoring System tercatat jumlah total Hotspot di propinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar 1152 dan di tahun 2015 hingga awal November jumlah hotspot meningkat menjadi 1642 atau meningkat sebesar 42,5 % dari total hotspot tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Poros Hijau Indonesia menyatakan sikap untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ia menyebutkan, Poros Hijau Indonesia terdiri atas 2.000 komunitas yang tersebar di 27 provinsi se-Indonesia.
Sementara itu, Ketua Poros Hijau Jambi, Feri Irawan mengatakan dukungan ini diberikan oleh Poros Hijau Jambi dengan komitmen untuk terus mengawal dan tetap mengkritisi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut selama periode kedua nantinya.
“Eksistensi Poros Hijau tidak akan berhenti hanya dalam proses Pilpres 2019 tetapi akan terus bekerja mengawal jalannya pemerintahan di tingkat provinsi Jambi dan kabupaten/ Kota dalam rangka memastikan proses pembangunan daerah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Bahara Jati)
