JAMBI, AksesNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi, serta pemerintah di kabupaten/kota, melakukan rapat kajian untuk mengatasi banjir. Rapat dilakukan di Gedung Hotel BW Luxury, Kamis (16/06/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan rapat ini bertujuan untuk merumuskan masalah banjir di Jambi. Bukan wilayah yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi saja, tetapi juga titik wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
“Khususnya di daerah perkotaan. Mudah-mudahan dapat melahirkan rumusan masalah yang kongkrit, dan rumusan yang bisa diimplementasikan di daerah yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi maupun pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengakui di beberapa titik wilayah Jambi kerap terjadi banjir, walaupun hujan berlangsung selama hitungan jam saja.
“Ketika penanganan banjir komprehensif, setiap tahun akan selalu datang banjir. Belum lama ini, hujan deras dengan hitungan jam saja sudah mengakibatkan banjir. Artinya, perlu ada pengelolaan drainase, dan perbaikan infratruktur,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi mengatakan ada 9 titik wilayah yang menjadi kewenangan sekaligus sorotan Pemprov Jambi. Di antaranya, terdapat 3 titik wilayah di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang dianggap harus segera mendapatkan penanganan.
“Dari 9 ini ada 3 titik yang harus mendapatkan penanganan lebih cepat. Selebihnya kajian komprehensif hari ini,” ujarnya.
Ia mengatakan sebagian besar sungai di Jambi berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi.
“Sedangkan Pemprov Jambi hanya mewenangi Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan,” tuturnya.
Tak seperti BWSS VI Jambi, Pemprov Jambi belum menganggarkan dana untuk penanganan banjir. Kemungkinan anggaran muncul pada tahun depan. Sedangkan teknis penanganan banjir, belum bisa disampaiakan.
“Kalau tahun ini belum. Kalau BWSS sudah mulai. Di tahun 2023. Rapat ini menjadi akan menjadi acuan untuk membuat progam yang kita usulkan ke DPRD Jambi,” tuturnya.
Ia pun mengatakan terdapat berbagai kendala dalam mengatasi banjir di Jambi.
“Pertama Jambi memiliki kelemahan dalam pemanfaatan tata ruang. Kedua, belum tertib menentukan IMB sehingga di wilayah sungai ada pembangunan,” katanya. (Sob/*)
