Beranda Akses Gugatan Terhadap ULP Tanjabbar Ditolak Hakim PN Kuala Tungkal

Gugatan Terhadap ULP Tanjabbar Ditolak Hakim PN Kuala Tungkal

TANJABBAR, AksesJambi.com – Dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kula Tungkal dan 2 Hakim Anggota yaitu Ricky Emarza Basyir dan Deni Hendra, Sidang putusan perkara perdata dengan tergugat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) akhirnya menjalankan sidang putusan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kamis (10/01/2019) lalu.

Humas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Deni Hendra St. Panduko membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan sidang putusan gugatan perkara perdata yang dibacakan oleh Ketua Majlis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Ahmad Peten Sili, yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

“Putusan nomor 7/Pdt.G/2018/PNKLT. Tentang putusannya dan tadi sudah dibacakan majlis hakim yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yang diajukan oleh penggugat,” ujar Deni.

Gugatan perkara tersebut telah di daftarkan oleh penggugat pada 2 Agustus 2018 lalu dan baru di sidangkan pada 10 Januari 2019. Pada keputusan sidang, gugatan di tolak oleh Hakim, tetapi Majelis Hakim telah menjelaskan kepada dua belah pihak baik penggugat maupun tergugat bahwa setalah putusan dibacakan itu mereka mempunyai 3 hak, yaitu menerima putusan, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

“Kepada para pihak, apabila belum menyatakan sikap dalam waktu 14 hari terhitung dari putusan yang dibacakan, maka otomatis dianggap menerima dan perkara ini di nyatakan inchrach atau berkekuatan hukum tetap,” jelas Deni.

Sidang perkara perdata nomor 07 tahun 2018 tersebut merupakan gugatan atas pengadaan barang dan jasa yang di umumkan oleh ULP Tanjabbar. Dalam hal ini, penggugat iyalah Febri Edwardi dengan 3 orang kuasa hukum, sedangkan tergugat iyalah ULP Pokja 24 dan 25 Tanjabbar yang di kuasakan kepada Jaksa Pengecara Negara.

“Kontek gugatan itu terkait masalah tender proyek. Ada dua paket tender proyek untuk pengerjaan peningkatan pengaspalan jalan lingkungan kawasan Desa Serdang Tahun Anggaran (TA) 2018 dengan nilai paket kurang lebih sekitar Rp 1 milliar lebih dan paket kedua pekerjaan pengaspalan jalan di Blok M Desa Mandala Jaya TA 2018 dengan nilai paket Rp 250 juta. Itu yang diajukan oleh penggugat,” papar Deni.

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tanjabbar, Heri Susanto yang juga sebagai Kasi Datun mengatakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2014 tentag Kejaksaan RI, Kejaksaan mempunyai kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili Pemerintah, BUMN, dan BUMD dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 050/70/ADP-ULP/SKK/2018 dan Surat Kuasa Subsitusi No. SK-1051/N.5.15/Gtn.2/08/2018. Maka jaksa dapat bertindak sebagai Pengacara Negara.

“Memang benar dalam perkara perdata ini kami tim Jaksa Pengacara Negara mendampingi pihak tergugat berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tersebut,” ujar Heri. (Dika)

DRadio 104,3 FM Jambi