Beranda Akses OJK Catat Kinerja SJK di Jambi pada Oktober 2023 Tumbuh Positif

OJK Catat Kinerja SJK di Jambi pada Oktober 2023 Tumbuh Positif

JAMBI, AksesNews – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi (OJK Jambi) mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi pada posisi Oktober 2023 tumbuh positif dengan fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan III tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 2,59 persen dari triwulan sebelumnya dan inflasi masih terkendali pada Oktober 2023 sebesar 2,43 persen (yoy) dan berada di bawah inflasi nasional 2,56 persen.

OJK Jambi bersinergi bersama pemerintah daerah dan stakeholder dalam menjalankan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Ekosistem Keuangam Inklusif (EKI) di Desa Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Selanjutnya, OJK Jambi senantiasa menjaga aspek perlindungan konsumen, edukasi kepada Mahasiswa, Guru dan Dosen, pemberian layanan SLIK, dan pengaduan konsumen di Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.

Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) cenderung stabil dan tumbuh, di mana pada Oktober 2023 kredit tumbuh sebesar 5,54 persen yoy menjadi Rp49,08 triliun untuk kredit konvensional tumbuh sebesar 4,19 persen yoy menjadi Rp44 triliun dan untuk pembiayaan syariah tumbuh sebesar 18,79 persen menjadi Rp5,08 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 3 persen yoy dengan pertumbuhan terbesar adalah DPK perbankan syariah yang meningkat sebesar 8,41 persen yoy menjadi Rp3,59 triliun diikuti DPK perbankan konvensional yang juga tumbuh positif sebesar 2,56 persen yoy menjadi Rp41,52 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Oktober 2023 tercatat sebesar 108,80 persen atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 85,08 persen, sementara kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,94 persen berada di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,39 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi oleh konsumsi sebesar 43,29 persen diikuti modal kerja sebesar 31,37 persen dan Investasi sebesar 25,34 persen. Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar 45,71 persen dan non-UMKM sebesar 54,29 persen.

Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) sebesar 29,70 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 26,10 persen dan perdagangan besar dan eceran sebesar 17,14 persen.

Hal yang sama pada kinerja intermediasi BPR di Jambi yang mengalami pertumbuhan kredit pada Oktober 2023 sebesar 13,54 persen (yoy) menjadi Rp1.085,46 miliar dan DPK tumbuh 13,49 persen (yoy) menjadi Rp944,16 miliar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Jambi pada Oktober 2023 tercatat sebesar 82,49 persen dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL sebesar 15,11 persen.

Porsi kredit Modal Kerja sebesar 53,63 persen dari total penyaluran kredit, diikuti dengan investasi 30,23 persen dan konsumsi sebesar 16,15 persen. Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,43 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,57 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 24,51 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 18,69 persen.

Pada industri LKMS, kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Oktober 2023 menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 35,84 persen (yoy). Sejak berdiri pada tahun 2019 s.d. Oktober 2023, Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Ponpes As’ad (BWM Ponpes As’ad) telah menyalurkan dana sebesar Rp2,15 miliar kepada 1.220 nasabah dengan NPF sebesar 12,21 persen.

Untuk kinerja industri asuransi, terdapat kenaikan premi asuransi yang didominasi oleh premi asuransi umum konvensional sebesar 202,39 persen (yoy) dengan total premi sebesar Rp619 miliar dan asuransi jiwa konvensional juga mengalami kenaikan sebesar 10,53 persen (yoy) dengan total premi sebesar Rp467 miliar.

Premi asuransi umum syariah meningkat sebesar 11,62 persen (yoy), sedangkan asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 73,53 persen (yoy). Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Jambi tumbuh positif dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp8,94 triliun atau meningkat 18,55 persen yoy dengan Non-Performing Financing (NPF) meningkat di angka 1,91 persen.

Adapun kenaikan pada penyaluran pembiayaan di Jambi, tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kontrak pembiayaan. Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 897.485 kontrak atau turun 12,73 persen (yoy).

Sementara itu, industri modal ventura mengalami penurunan sebesar 6,20 persen (yoy) menjadi Rp97,36 miliar dan rasio NPF meningkat sebesar 0,57 persen (yoy) menjadi 5,30 persen.

Pada sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 7,18 persen (yoy) menjadi Rp217,26 miliar dan total investasi meningkat 2,25 persen menjadi Rp202,58 miliar.

Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dengan identitas dari Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dan pada Oktober 2023 jumlah investor tercatat sebanyak 114.141 Single Investor Identification/SID meningkat 20,37 persen (yoy).

Namun, jumlah transaksi saham pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp1.053,42 miliar atau turun 32,30 persen (yoy).
Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp107,16 miliar atau meningkat 66,66 persen (yoy).

Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).

Dengan mendorong pelaku usaha menjadi emiten, maka tata kelola perusahaan akan lebih transparan dan dapat meningkatkan permodalan perusahaan.

Sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 48 kegiatan dengan menjangkau peserta sebanyak 7.072 peserta. Program kegiatan OJK maupun OJK Provinsi Jambi juga dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).

Selain itu, OJK Jambi telah menerima sebanyak 200 pengaduan konsumen, yang terdiri dari 78 pengaduan perbankan dan 122 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan saat ini sebanyak 5 pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

Meskipun belum ditemukan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin maupun fintech P2P ilegal, namun OJK Jambi tetap berkomitmen dan memprioritaskan pelindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.

Selanjutnya, sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, OJK Jambi telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 8.947 permintaan.

Salah satu program TPAKD di Kota Jambi adalah program Edukasi dan Literasi Pasar Modal Kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara di Kota Jambi dalam rangka Program Sadar Investasi dan Gerakan Inklusi Kota Jambi (SIGINJAI) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Jambi yang telah dicanangkan pada tanggal 30 Agustus 2023 yang bekerjasama dengan Pemerintah kota Jambi, Bursa Efek Indonesia, dan Anggota Bursa.

Selain itu, TPAKD Provinsi Jambi memiliki Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kawasan Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan pada tanggal 20 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan Edukasi Produk Keuangan berupa Tabungan SimPel kepada Pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kuala Jambi.

Dengan implementasi program kerja ini, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. IJK terlibat langsung dalam mendampingi selama proses inkubasi dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif sehingga masyarakat dan pelaku UMKM setempat mendapatkan edukasi hingga program pemberdayaan. (Rls/*)