Beranda Akses Voice: Tanggapan Pertamina Terkait Kebakaran di Kawasan Illegal Drilling

Voice: Tanggapan Pertamina Terkait Kebakaran di Kawasan Illegal Drilling

JAMBI, AksesNews – Pertamina EP Asset 1 Field Jambi angkat bicara terkait kebakaran sumur minyak di kawasan illegal drilling, di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada Selasa (‪13/08‬/2019) kemarin.

Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting dari percikan api canting yang bergesekan dengan besi galvanis, yang terjadi di dekat wilayah Technical Assistance Contract (TAC) PT Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi (PBMSJ).

M. Rizal Rukhaidan, Pertamina EP Asset 1 Legal & Relation Manager menyampaikan beberapa penjelasan dari Pertamina EP Asset 1, terkait hal tersebut, Rabu (14/08/2019).

Berikut Tanggapan Pertamina, Terkait Kebakaran di Kawasan Illegal Drilling Batanghari:

Pertama, bahwa terbakarnya 1 (satu) sumur minyak yang berada di lahan masyarakat merupakan akibat dari kegiatan pemboran yang dilakukan tanpa ijin. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengeksploitasi migas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (dalam hal ini, UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi), dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Selanjutnya, Wilayah Kerja (WK) migas merupakan hak eksklusif sub-surface (di bawah permukaan tanah) yang diberikan oleh negara kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jika KKKS ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas di WK yang diatas permukaan tanahnya masih merupakan lahan masyarakat (misal berdiri bangunan rumah, sawah, kebun dsb).

BACA JUGA: Tambang Minyak Illegal di Batanghari Meledak

Menurutnya, KKKS perlu melakukan terlebih dahulu pembebasan lokasi kepada masyarakat tersebut. Perlu diketahui bahwa pemboran tanpa izin yang dilakukan di lahan masyarakat tersebut tidak terdapat fasilitas operasi dan kegiatan eksplorasi/eksploitasi perusahaan.

Sehubungan dengan terus maraknya kegiatan pemboran tanpa ijin tersebut, pihaknya senantiasa mendukung Pemprov Jambi untuk mengaktifkan tim terpadu yang telah dibentuk oleh Gubernur, dan mendorong peran serta Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) agar permasalahan illegal drilling dapat tuntas secara efektif dan efisien.

Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan FGD terkait hal tersebut, dan Pertamina EP masih menunggu tindak lanjutnya. Sepanjang tahun 2017 hingga saat ini, Pertamina EP sebagai bagian dari Tim Terpadu telah melakukan dukungan teknis melalui kegiatan penutupan puluhan sumur ilegal dimana Kontribusi Pertamina EP dalam kegiatan tersebut adalah dalam hal teknis penutupan sumur-sumur illegal tersebut. (Bjs)

DRadio 104,3 FM Jambi