JAMBI, AksesNews – Fraksi Partai PDI Perjuangan menyoroti DUMISAKE Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi sekaligus mempertanyakan realisasi janji politik satu tahun kepemimpinan Al Haris-Abdullah Sani. Itu dibeberkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi Syamsul Riduan dalam pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2021 di rapat paripurna, Rabu (14/07/2022).
“Mencermati realisasi keuangan provinsi Jambi hingga bulan Mei APBD tahun 2022 yakni baru mencapai sekitar 23,67% untuk keuangan dan realisasi fisik sebesar 23.86%, Fraksi kami menilai program-kegiatan DUMISAKE tergolong penyumbang keterlambatan realisasi keuangan Provinsi Jambi hingga semester pertama APBD TA 2022,” paparnya.
Untuk itu kata Syamsul, Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah selaku pelaksana program dan kegiatan DUMISAKE maupun turunan dari visi-misi Jambi MANTAP lainnya, mulai dari pelaksanaan APBD TA 2021 hingga realisasi keuangan semester pertama APBD TA 2022 lantaran gagal menerjemahkan dan melaksanakannya.
“Fraksi kami juga meminta agar perangkat daerah yang memiliki sub-kegiatan DUMISAKE segera menuntaskan Juklak-Juknis program kegiatan tersebut agar menjadi pedoman dalam pelaksanan,” tegasnya.
Menurut Syamsul, hal ini penting mengingat peruntukan sub kegiatan DUMISAKE tidak lagi berbasis semata pada aspek administratif Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, melainkan fokus pada skala prioritas menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.
“Dengan demikian, Juklak-Juknis yang disusun harus dibuat secara terang benderang sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas transparan dan akuntabel. Bukan justru dalam pelaksanaannya berpotensi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat penerima manfaat program karena harus berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Syamsul menjelaskan, dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa pandangan terkait realisasi visi-misi Jambi MANTAP.”Pada kesempatan reses fraksi kami, masyarakat selalu mempertanyakan sudahkah janji-janji politik Al-Haris-Sani setahun ini terealisasi? Suatu kewajaran bila masyarakat sampai saat ini tiada henti menagih agar program tersebut segera diejawantahkan,” ungkapnya.
Fraksi PDI-P menilai roda organisasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bekerja lamban dan terjebak pada rutinitas dan kegiatan seremonial serta baru meraba-raba penjabaran visi-misi Jambi MANTAP. Hingga saat ini masih berkembang anggapan masyarakat bahwa DUMISAKE merupakan program bantuan keuangan sebesar Dua Milyar Satu Kecamatan.
“Anggapan masyarakat tersebut tidak sepenuhnya keliru mengingat DUMISAKE merupakan janji politik Al-Haris-Sani saat kontestasi pemilihan Gubernur Jambi dan bahkan setelah dilantik secara resmi sebagai orang nomor satu di Provinsi Jambi kerap menyampaikan bahwa DUMISAKE merupakan perwujudan dari political will Al-Haris-Sani untuk meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat pada 143 Kecamatan dan 1562 Desa/kelurahan dalam wilayah Provinsi Jambi,” paparnya.
Syamsul menegaskan, dalam konteks perencanaan maupun penganggaran mulai dari RPJMD, RKPD, RAPBD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD Fraksi PDI-P tidak menemukan konsep sebagaimana anggapan masyarakat maupun klaim saudara tersebut. Fraksi PDI-P menilai DUMISAKE bukan akronim Dua Milyar Satu Kecamatan, tetapi tagline beberapa sub-kegiatan yang terdistribusi melalui mekanisme belanja pada Perangkat Daerah yang dikemas sedemikian rupa ke dalam beberapa komponen program yakni Jambi Cerdas, Jambi Sehat Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif.
“Oleh sebab itu, pada sidang paripurna terhormat ini, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah penjabaran program DUMISAKE benar-benar tawaran baru dari visi-misi Jambi MANTAP atau hanya otak-atik Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi terhadap program rutin sesuai urusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Fraksi PDI-P juga mengapresiasi keterbukaan saudara Gubernur dalam berbagai media yang menegaskan DUMISAKE jangan diartikan sebagai pemberian dana sebesar Dua Milyar satu Kecamatan, tetapi program unggulan yang terdistribusi melalui belanja pada perangkat daerah maupun bantuan keuangan Desa/Kelurahan, hal ini tentu setidaknya bisa membuat masyarakat tidak lagi terus-terusan berpikir akan mendapat siraman dana segar sebesar 2 Milyar per satu kecamatan.
“Tentu ini sebagai catatan untuk menyadarkan publik bahwa gagasan serta sikap populis yang selanjutnya disusun menjadi Visi-Misi oleh para calon Gubernur Jambi ke depan harus disiapkan matang-matang terutama sejalan dengan peraturan pengelolan keuangan daerah,” sebutnya.
Tentu saja, beberapa hal yang telah Fraksi PDI Perjuangan sampaikan diatas menjadi catatan penting bagi Gubernur dan seluruh OPD dilingkup Pemprov Jambi untuk terus menerus melakukan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi. “Kami berharap Realisasi Pelakasanaan APBD benar – benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Jambi,” pungkasnya. (Mfa)
