TANJABBAR, AksesJambi.com – Anggaran perjalanan dinas ke luar kota atau kegiatan konsultasi keluar daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanjung jabung Barat (Tanjabbar) hampir mencapai Rp 1 Miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pengganggaran di Dinas Kominfo Tanjabbar diketahui pada APBD Perubahan tahun 2019 ini, anggaran untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah mendapat tambahan dana sebesar Rp 104.750.000,-.
Sehingga, mulai dari APBD murni hingga tambahan dana Konsultasi Keluar Daerah mencapai Rp 614.750.000 atau 72,71 persen dari total keseluruhan belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp 845.430.000.
Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut,hanya digunakan oleh oknum- oknum pejabat tertentu di Instansi tersebut yang lebih sering melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, mulai dari Kepala Dinas hingga pejabat bawahannya yang lebih dekat dengan Pimpinannya.
Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar tengah gencar meningkatkan kualitas pelayanan umum. Namun, niat baik pemerintah daerah itu dijadikan ajasmanfaat oleh pejabat tertentu saja, yang dinilai tidak sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar.
Hal tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD Tanjabbar, Suprayogi mengatakan dengan tegas janaan menghabiskan uang yang tidak penting. Karena tidak ada faedahnya sama sekali, perbaiki jaringan-jaringan internet untuk masyarakat itu lebih baik dan bangun akses telekomuniasi untuk kebutuhan publik.
“Saya minta Inspektorat untuk terjunkan tim secara serius, audit dana yang begitu besar tersebut,” tegas Politisi dari Partai Golkar tersebut, Rabu (13/11/2019).
Terpisah, Pengamat Pemerintah dan juga Tokoh Masyarakat Tanjabbar, H. Havy Zainsyah mengaku sangat disayangkan anggaran Konsultasi Keluar Daerah mencapai angka sebesar itu.
“Ini namanya mubazir dan pomborosan, karena dinas luar atau jalan-jalan keluar daerah itu tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Seharusnya Kominfo fokus pada Pembangunan Infrastruktur Komunikasi, apalagi Program bandwith dinilai gagal karena jaringan data yang dibeberapa OPD sangat lemot bahkan nyaris tidak berfungsi,” tegasnya.
Pengacara Senior itu, juga meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran Perjalanan Dinas tersebut, mengigat sekarang sudah jaman modern sangat tidak layak pejabat banyak melakukan perjalanan dinas.
“Sekarang jaman internet, apalagi di Dinas Kominfo. Dak layak perjalan dinas terlalu banyak, cukup melalui online. Hal ini butuh Inspektorat atau BPK untuk mengaudit porsi dari perjalan dinas Kominfo,” jelasnya.
Padahal, Bupati Tanjabbar, Safrial usai melakukan pelantikan pejabat Eselon II, Senin (11/11/2019) kemarin juga telah menyinggung agar pejabat jangan kebanyakan dinas luar. “Jangan sampai pensiun di jalan. Artinya kebanyakan jalan Dinas Luar. Jangan keasikan nongkrong di Bandara terus,” sindir Safrial saat itu.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kominfo Tanjabbar, H Taharuddin belum bisa dimintai keterangan. Saat didatangi ke kantornya untuk di konfirmasi terkait hal tersebut, Selasa (12/11/2019), dirinya tak berada ditempat. Bahkan, saat dihubungi via telpon juga bernada tidak aktif. (Dika)
