Beranda Akses Pengendalian Karhutla Masih Terkendala Sarpras

Pengendalian Karhutla Masih Terkendala Sarpras

JAMBI, AksesNews – Dalam mengatasi kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Korem 042/Garuda Putih bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait serta Seluruh perusahaan perkebunan di wilayah provinsi Jambi laksanakan rapat koordinasi kebakaran lahan dan kebun di balai prajurit Makorem 043/Gapu, Kamis (11/07/2019).

Gubernur Jambi yang di wakili Asisten II Provinsi Jambi, Agus Sunaryo mengatakan titik api di provinsi Jambi di tahun 2019 sudah berkurang dibandingkan pada tahun 2019.

Dari informasi yang disampaikan Agus Sunaryo, pada tahun 2015 sebanyak 205 titik api, di tahun 2016 sebanyak 55 titik api, tahun 2017 sebanyak 85 titik api, tahun 2018 sebanyak 18 titik api dan tahun 2019 dengan sampai kondisi akhir Januari hingga Juni sebanyak 75 titik api.

“Dari angka titik api tersebut terlihat memang tahun 2016 hingga 2019 sudah berkurang dibandingkan tahun 2015. Ini Tentunya bentuk dari kerja keras kita semua untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi,” sebut Agus.

Menurutnya, masalah karhutla merupakan masalah semua elemen, sehingga diperlukan persamaan persepsi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla tersebut.

Dalam kesiapan pencegahan karhutla, Agus menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan merupakan salah satu upaya dalam pencegahan.

“Tentunya setiap memasuki musim-musim kemarau seperti saat ini, semua satgas tentuh akan bersiap-siap mengendalikan karhutla ini. Maka ada rapat koordinasi yang salah satunya hari ini, rapat koordinasi tapi hari ini sepertinya fokus pada lahan dan kebun karena banyak perusahaan yang datang,” paparnya.

Agus pun menyampaikan bahwa perusahaan memiliki peran dalam pengendalian karhutla. “Bagaimanapun juga perusahaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengendalian kebakaran di wilayah kerjanya,” tegasnya.

Untuk kendala dalam pengendalian karhutla, menurut Agus masih terkendala di peralatan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

“Kalaupun sarana pelaksanaan harus dipenuhi, jangan sampai terjadi rasio antara kebutuhan sarpras dan luas lahan. Mungkin ini salah satu kendala pengendalian nanti kebakaran nanti,” pungkasnya. (Alpin)