Beranda Akses KPU: Praktik Suap dalam Pemilu Serentak 2019 dapat Dipidana

KPU: Praktik Suap dalam Pemilu Serentak 2019 dapat Dipidana

JAMBI, AksesNews – Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, saat ini tercatat ada sebanyak 79.394 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah direkrut. Jumlah KPPS tersebut tersebar di 11.342 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Jambi.

Tugas KPPS nantinya akan menjadi perpanjangan tangan KPU dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, baik di tingkat lurah maupun desa. Selain itu, KPPS juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan suara yang masuk sinkron dengan data pemilihan, serta menjamin kebenaran hasil penghitungan suara.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Nur Kholik mengingatkan, demi bersih dan berjalan dengan lancarnya pemungutan dan penghitungan suara, KPPS hendaknya cermat dan senantiasa menjaga kode etik dalam menjalankan tugas.

“Kode etik yang harus dijaga itu, yakni KPPS harus independen, tidak memihak, memperlakukan peserta Pemilu adil atau sama, ini juga tertuang dalam peraturan KPU nomor 08 tahun 2019 yang memuat tentang netralitas maupun integritas penyelenggara Pemilu,” katanya, Selasa (09/04/2019).

Lanjutnya, Nur Kholik juga mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan KPPS yang melakukan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara agar dapat dilaporkan ke Panwaslu maupun ke KPU.

“Sanksi etik dapat dilaporkan baik sesama teman-teman PPS, masyarakat, Panwaslu, atau dapat juga dilaporkan oleh peserta Pemilu itu sendiri. Jika cukup bukti, maka panitia membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut,” tegasnya.

Diterangkannya, sanksi yang dikenakan dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap. Tak hanya itu, Nur Kholik menegaskan, KPPS juga dapat dipidana jika terbukti melakukan praktik suap (money politik) untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu khususnya Pasal 515, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah,” jelasnya.

Dijelaskannya pula, pidana pemilu dapat juga dikenakan apabila dalam pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu kali di TPS yang sama. Kemudian dalam Pasal 516, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

“Agar proses penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar dan sesuai prosedur, KPPS hendaknya aktif berkoordinasi dengan para Pengawas TPS. KPPS harus aktif berkoordinasi dengan Panwas, agar tugas sesuai prosedur, dan lakukan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (Bahara Jati)