Beranda Akses Cipta Karya PUPR Muaro Jambi ‘Rampok’ Hak Masyarakat Dapatkan Air Bersih

Cipta Karya PUPR Muaro Jambi ‘Rampok’ Hak Masyarakat Dapatkan Air Bersih

MUAROJAMBI, AksesNews – Anggota DPRD Muaro Jambi menemukan keganjalan terhadap pemasangan meteran air khusus masyarakat yang tidak mampu, bersumber dari dana DAK 2020, melalui Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini terungkap ketika Anggota DPRD Muaro Jambi, Sukirman Bontet dari Fraksi Demokrat, Ulil Amri Fraksi PAN, Sumarsen Purba Fraksi PDIP, Ibu Wiji Fraksi PKB, Zulkifli Fraksi Gerindra, menemukan keganjalan dalam pengerjaan proyek pipanisasi dan pemasangan sambungan murah PDAM ke rumah-rumah masyarakat.

Pemasangan sambungan meteran air tersebut, seharusnya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pemasangan sambungan baru PDAM dialihkan ke perumahan, sehingga masyarakat merasa haknya dirampas oleh Bidang Cipta Karya PUPR Muaro Jambi.

Kenyataannya, di lapangan ditemukan bantuan meteran air murah untuk warga miskin itu diberikan tidak tepat sasaran. Pasalnya, semua bantuan meteran itu malah diborongkan kepada pihak developer perumahan.

Sehingga, banyak masyarakat Jaluko tidak mendapat sambungan murah dari pemerintah. Padahal, Bupati telah berupaya membantu masyarakat dengan memberi sambungan murah namun kurang didukung pejabatnya dari Bidang Cipta Karya, yang mendahulukan perumahan dari pada masyarakat.

“Meteran air dari pemerintah pusat ini, yang harusnya diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Sementara, masyarakat hanya bisa bermimpi untuk menikmati fasilitas air bersih,” kata Sukarman Bontet, Sabtu (09/01/2021).

Menurutnya, hasil evaluasi di lapangan bersama rombongan Anggota Dewan menemukan jika seluruh bantuan pemasangan air murah dari pemerintah pusat tidak diberikan oleh pihak Cipta Karya PUPR Muaro Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Sebanyak 374 meteran PDAM itu, semuanya sudah dipasang keperumahan dan pihak Cipta Karya tidak berkoordinasi lagi dengan pihak PDAM Tirta Muaro Jambi. Selain itu, perumahan yang mendapat sambungan baru itu belum ditempati manusia alias belum ada penghuninya,” tegas Bontet.

Lanjutnya, mereka membangun perumahan mestinya harus sudah memenuhi persyaratan terutama menyediakan listrik dan air bersih sendiri,

“Mereka sudah ada budget-nya sendiri, saya selaku Dewan Dapil Jaluko sangat menyayangkan atas tindakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas PUPR Muaro Jambi Bidang Cipta Karya yang sama sekali tidak pernah memperdulikan nasib masyarakat miskin,” pungkasnya. (Abdu)

DRadio 104,3 FM Jambi