Beranda Advertorial Sekda Tandatangani Dokumen RZWP3K Provinsi Jambi

Sekda Tandatangani Dokumen RZWP3K Provinsi Jambi

JAMBI, AksesJambi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto menghadiri penandatangan bersama Kesepakatan akhir dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Senin (08/07/2019).

Penandatanganan Dokumen RZWP3K tersebut merupakan kegiatan pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang diwakili oleh Kasi Zonasi Wilayah Barat, Muhammad Yusuf Eko.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto dalam sambutannya mengatakan proses penyusunan RZWP3K ini telah melalui proses yang panjang dan telah sesuai dengan Permen KP nomor 23 tahun 2006.

“Hasil pertemuan ini menjadi dasar dalam proses selanjutnya yaitu ke tahap pasal 33, yaitu mendapatkan surat tindak lanjut RZWP3K dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” kata Dianto.

Dianto menjelaskan, Fungsi RZWP3K adalah sebagai dokumen format perencanaan pembangunan daerah untuk memberi kekuatan hukum pembuatan ruang laut, perisai legitimasi, peruntukan ruang laut, rujukan konflik ruang laut serta acuan pemberian izin pemanfaatan ruang laut.

Berdasarkan substansi perubahan Undang-undang 27 tahun 2007 yang terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.

“Izin lokasi tersebut diberikan berdasarkan rencana zonasi Wilayah perairan dan pulau-pulau kecil,” kata Dianto.

Selain itu, Dianto juga menyampaikan bahwa pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 1 Juli 2019, Fraksi-fraksi Dewan telah menyempatkan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan RZWP3K dan Pansus pembahasan Perda RZWP3K telah dibentuk.

“Dengan demikian dokumen RZWP3K ini adalah final dan apabila nantinya ada perubahan masukan lain yang akan dituangkan dalam dokumen RZWP3K ini, maka Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dalam Ranperda RZWP3K dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun,” pungkasnya. (Alpin)

DRadio 104,3 FM Jambi