Beranda Akses Jambi Sempat Miliki 27 Pulau Kecil, Kini Hanya Tinggal 7

Jambi Sempat Miliki 27 Pulau Kecil, Kini Hanya Tinggal 7

JAMBI, AksesJambi.com – Kesepakatan Dokumen Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah final. Hal tersebut dilakukan dengan penandatangan bersama di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi, Senin (08/07/2019).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto mengatakan provinsi Jambi hanya memiliki 7 (tujuh) pulau kecil yang sebelumnya 27 pulau kecil.

“Menurut dari BIG (Badan Informasi Geosfasial) itu, kalaupun pulau itu tidak berpenghuni oleh manusia, menurut peta data BIG ada timbul di pramuka laut, walaupun satu batang pohon tetap dianggap pulau kecil. Kita sempat memiliki 27 pulau kecil, tapi akibat dari abrasi dan sebagainya sekarang tinggal 7 pulau saja,” kata Dianto.

“Untuk 7 pulau ini tetap, tanpa ada abrasi atau faktor alam lainnya mudah-mudahan ini bisa bertahan,” lanjutnya.

Dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau tersebut, Dianto menyampaikan DKP Provinsi Jambi telah miliki peralatan berupa kapal. Untuk tindak lanjut porsi tugas dan wewenang Pemda, Pemprov masih menunggu arahan dari kementrian.

“Nanti kita lihat dari tindaklanjut yang disampaikan oleh kementrian, kewajiban Pemda apa dan kewajiban Pemeritah Pusat apa. Kalau itu secara kongkrit, jelas dalam memenuhi kewajiban kita,” pungkasnya.

Sementara itu, terakit garis pantai wilayah Jambi, yang dipakai menurut data BIG 2017 sebanyak 210 KM. Jadi informasi dari BIG semuanya sudah kita dapati.

“Data real dari mereka pada tahun 2017 baik itu jumlah wilayah, jumlah alat tangkap, jumlah kapal termasuk garis pantai selama ini kita pakai cuma 210 km. Itu selama ini kita pakai,” jelas Kepala DKP Provinsi Jambi, Tema Wisman.

“Alhamdulillah, mulai dari 2017, dari data BIG tersebut 268 km yang berada di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), hampir 90 persen berada di Tanjabtim,” lanjutnya.

Menyangkut Dokumen RZWP3K, ia juga menyampaikan telah disepakati peta, ruang dan ruang wilayah nelayan. Di dalam dokumen tersebut, juga dibahas penambahan wilayah nelayan.

“Sesuai dengan dokumen yang kita sepakati, ada peta, ruang dan ruang untuk nelayan yang hanya 30 persen kita jadikan 50 persen. Itu yang kita sepakati dengan Menteri Kemaritiman dan Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Menurutnya, daerah pengelolaan pelabuhan yang dilakukan oleh Perhubungan sebanyak 44 persen dikelolah oleh Menteri Perhubungan dan Pelabuhan, sudah diminta untuk pengurangan.

“Sekarang kita minta itu dikurangi dan kita ambil sekitar 53 persen untuk nelayan,” sebutnya.

Lokasi wilayah nelayan disesuaikan dengan wilayah tanggung jawab pemerintah daerah, yang mana kewenangan pemerintah daerah untuk pengelolaan wilayah laut sepanjang 0-12 mil.

“Untuk lokasi nelayan pada umumnya mereka diperairan pinggir. Yang jelas kewenangan kita Pemprov dari O-12 mil. dari 12 mil ke atas itu urusan pusat,” pungkasnya. (Alpin)

DRadio 104,3 FM Jambi