JAMBI, AksesNews – Belakangan ini, wacana Revisi KUHP terkait asas Dominus litis menjadi sorotan. Revisi ini berpotensi mengalihkan sebagian tugas penyelidikan dan penyidikan dari Polri ke pihak lain. Langkah ini menuai kritik karena dianggap mengurangi peran Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di masyarakat.
Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) An- Nadhwah, Dr. Mohd. Yasin, berpendapat, asas Dominus litis untuk mengalihkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri ke Jaksa akan menimbulkan kontradiktif dengan putusan MK Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022.
Dimana menurut Doktor muda ini, secara doktriner dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila yang digunakan asas Dominus litis untuk mengalihkan kewenanagan penyelidikan dan penyidikan polis ke jaksa maka akan terjadi kontradiktif dengan Keputusan MK yang sudah jelas memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata mantan Komisioner Bawaslu Tanjab Barat ini.
Dr Yasin mengatakan, apabila wacana ini tetap di usulkan dalam RKUHP maka secara otomatis kewenangan kejaksaan semakin super power. Sementara tugas penyidikan dan penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh Polri telah dilakukan profesinoal dalam mejalankan tugas dan fuggsinya.
“Polri yang memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik sudah terbukti mampu untuk menjalakan tugasnya dengan baik dan profesianal,” ungkap Mohd Yasin.
Sederet Keberhasilan Polda Jambi
Di Provinsi Jambi, Kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam beberapa tahun terakhir justru mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, baik kalangan ormas, lembaga, organisasi pers di Jambi. Meski demikian, masih ada kritikan segelitir terkait keterkaitan oknum dalam melakukan pelanggaran di lapangan.
Pada 2024, Polda Jambi berhasil mengawal jalannya pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada yang dinilai kondusif, meski ada beberapa insiden yang sempat menjadi perhatian, namun akhirnya berhasil diungkap (pembakaran kotak suara).
Gembong kartel Narkoba di Jambi pada tahun 2024 lalu juga berhasil diungkap jajaran Polda Jambi bersama Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dan menyita barang bukti uang miliaran rupiah.
Tidak hanya itu, pengungkapan penyelundupan BBM subsidi, pelaku ilegal driling, fishing, serta penyulingan gas subsidi, kasus korupsi yang menyelamatkan uang negara hingga pengawasan terhadap bahan pokok saat Puasa Ramadhan, Idul Fitri hingga menyambut Natal dan Tahun Baru.
Penindakan terhadap mafia tanah, pengungkapan kasus pembunuhan, Pengrusakan kotak suara saat Pilkada, yang dilakukan Ditreskrimum juga menjadi perhatian bahwa Polda Jambi benar-benar serius dalam upaya penegakan hukum sehingga para pelaku bisa diamankan.
Selanjutnya dari Satker Ditlantas Polda Jambi juga menjadi sorotan yang telah berhasil mengatasi kemacetan lalu lintas akibat angkutan batubara yang melintas di jalan nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam taat berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, hingga masyarakat taat pajak kendaraan.
Tidak sampai di situ, Ditpolairud juga memiliki peran penting dan keberhasilan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, terbukti telah ditahannya Kapal Tongkang serta nakhoda kapal yang menabrak jembatan hingga menyebabkan kerusakan pada tiang fender jembatan.
Sementara itu, Ditintelkam Polda Jambi tidak kalah penting berperan aktif dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang aman selama tahun 2024 dengan menggandeng semua elemen baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, partai politik, Ormas, OKP, hingga organisasi Pers dengan menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) guna menyamakan persepsi agar pemilu berjalan dengan aman, damai dan kondusif meskipun berbeda pendapat (pilihan).
Pengamanan yang dilakukan oleh Samapta dan Brimob juga merupakan bentuk komitmen Polda Jambi agar semua kegiatan pengamanan baik itu saat Pilkada, unjuk rasa serta pengamanan lainnya berjalan lancar, aman dan kondusif. (*)
