Beranda Akses Konflik Lahan, SAD dan Petani dengan PT. Asiatic Persada

Konflik Lahan, SAD dan Petani dengan PT. Asiatic Persada

JAMBI, AksesNews – Konflik lahan antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani Kelompok Danau Minang Duo dengan PT. Berkat Sawit (BSU) Utama / PT. Asiatic Persada di mula dengan legalitas izin yang di miliki oleh PT. Bangun Desa Utama (BDU)/PT. Asiatic persada/ PT. AMS/ PT. BSU.

Kronologisnya, dimulai dengan PT.BDU mendapat Persetujuan Prinsip pencadangan lahan dari Gubernur Jambi terhadap kawasan hutan seluas 40.000 ha. Setelah BPN Batanghari melakukan pengukuran atas objek Tanah seluas 20.000 ha yang diusulkan oleh PT BDU, maka pada Tanggal 23 Juli Tahun 1986 diterbitkan Peta Situasi Khusus dengan surat ukur nomor 1/BH/86 seluas 20.000 ha.

Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Jambi, Mappangara mengatakan setelah pengukuran, pada tanggal 1 September 1986, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Izin HGU Nomor 46/HGU/DA/1986, untuk PT.BDU atas Tanah Negara seluas 20.000 ha selama 35 Tahun dan berahir pada Tahun 2021.

“Selanjutnya, tanggal 20 Mei Tahun 1987, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari menerbitkan Sertifikat HGU Nomor 1 untuk PT.BDU seluas 20.000 ha di Desa Bungku dan Desa Tiang Tunggang Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Tahun 2000 Kabupaten Batanghari dimekarkan dan terbentuk Kabupaten Muaro Jambi,” kata Mappangara, Jumat (08/02/2019).

Tanggal 11 Juli Tahun 1987 dengan surat nomor 393/VII-4/1987,Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan menerbitkan surat pemberitahuan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan seluas 27.150 ha untuk PT.BDU. Pada tanggal 13 Juni s/d tanggal 21 Juli tahun 1989,Panitia Tata Batas menata batas kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk PT.BDU seluas 27.150 ha.

“Setelah itu, pada tanggal 4 Juli Tahun 1989, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat juga memberikan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dan Cokelat Bagi PT.BDU dengan penggunaan Tanah yang disetujui yaitu seluas 15.000 ha dari luas HGU 20.000 ha dan jadwal proyek selama 54 Bulan,” jelas Mappangara.

Pada Tanggal 3 Juli Tahun 1992, dengan Surat Keputusan nomor 667/Kpts-II/1992,Menteri Kehutanan baru melepaskan kawasan Hutan untuk PT.BDU seluas 27.150 ha. PT.BDU pada 26 Agustus Tahun 1992 Berubah nama menjadi PT.Asiatic Persada (Wilmar Group) dan pada tahun 2013 berubah menjadi PT.Agro Mandiri Semesta, (Ganda Group). selanjutnya pada awal Tahun 2016 berubah lagi menjadi PT.Berkat Sawit Utama (BSU).

Selain itu, Mappangara mengatakan penyebab terjadinya konflik antara SAD dan Petani Kelompok Danau Minang Duo dengan PT tersebut iyalah berdasarkan bukti dan fakta usia tanaman kelapa sawit dilapangan, diketahui PT.BDU/PT.Asiatik Persada/PT.AMS dan sekarang PT.BSU serta PT.Jamer Tulen melakukan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dalam dua periode yaitu periode Tahun 1989 s/d 1995 dan periode Tahun 2000 s/d 2008.

“Sejak itulah terjadi konflik dengan masyarakat, baik dengan masyarakat SAD maupun Petani yang mempunyai hak garapan, kebun, hak warisan, dan hak ulayat, baik yang berada di dalam HGU maupun yang berada disekitar lokasi yang diakui oleh pihak Perusahaan dan BPN, merupakan wilayah HGU Perusahaan,” jelasnya.

Konflik terjadi akibat dari terjadinya Mall Administrasi dalam penerbitan Izin HGU dan Sertifikat HGU Perusahaan oleh BPN.(HGU tebit Tahun 1986, pelepasan Kawasan Hutan 1992). “Adanya dugaan perubahan peta HGU Perusahaan yang dibuat oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena peta HGU tidak sama dengan peta Amdal Perusahaan,” tambahnya.

Tidak adanya kejelasan tentang Tapal Batas objek HGU Perusahaan seluas 20.000 ha dilapangan. Adanya dugaan pemasangan patok baru HGU oleh pihak perusahaan pada Tahun 2004.

Selain itu, juga adanya dugaan revisi luasan dan peta HGU perusahaan pada Tahun 2004 Serta tidak adanya sosialisasi dari Instansi terkait, terhadap Izin dan batas HGU yang diberikan kepada Perusahaan.

“Cara pihak perusahaan memperoleh lahan dengan cara yang tidak Clean and Clear dari masyarakat pemilik lahan, melakukan konvensasi terhadap tanaman tumbuh masyarakat dengan cara intervensi, tidak tepat sasaran, tidak sesuai standar, dan ada yang digusur secara paksa, bahkan ada kebun masyarakat yang digusur tanpa sepengetahuan masyarakat, dengan alasan masuk HGU Perusahaan,” kata Mappangara.

Selain itu, juga terjadinya penelantaran lahan oleh pihak perusahaan dalam waktu yang cukup lama yaitu dari Tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Adanya campur tangan dari oknum-oknum pejabat pemerintah dan oknum di BPN, terhadap kegiatan Perusahaan dalam melakukan perluasan kebun yang diduga berada diluarIzin HGU.

“Tidak adanya pengawasan, tindakan dan terjadi pembiaran dari pemerintah terhadap kegiatan Perusahaan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perampasan paksa dengan menggusur tanah garapan, kebun atau perladangan dan Perkampungan serta hak warisan masyarakat, baik masyarakat suku anak dalam maupun Petani, bahkan membiarkan perusahaan merambah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT),” sebut Mappangara.

Tidak adanya kejelasan terhadap Izin atau alas hak yang dimiliki oleh PT.Jamer Tulen dan PT.Maju Perkasa Sawit, yang menguasai Tanah Negara sejak Tahun 1993/1994 dengan melakukan Usaha Perkebunan diatas Tanah Negara yang dikuasai tanpa hak tersebut.

Konflik lahan petani kelompok Danau Minang Duo ini terjadi sejak Tahun 2006 dan wilayah konflik masyarakat SAD dan Petani kelompok Danau Minang Duo dengan PT.Asiatic Persada/PT.BSU berada di perbatasan Tran Sungai Bahar unit 8 C, dengan luas ± 467 ha dengan rincian bahwa masyarakat SAD (Mahadi Kulok dan keluarga) seluas ± 311 ha dan masyarakat petani seluas 156 ha dengan jumlah 72 Kepala keluarga.

“Bahwa berdasarkan keterangan kelompok masyarakat SAD tersebut dan bukti-bukti serta Fakta dilapangan, mereka sudah berada dilokasi itu jauh sebelum PT.BDU yang sekarang PT.Asiatic Persada/PT.BSU mendapat Izin HGU dari Pemerintah,” jelas Mappangara.

Keberadaan sebagian masyarakat Petani dilokasi itu yaitu sejak Tahun 2000, mereka memperoleh lahan dengan mengganti rugi lahan garapan dari masyarakat SAD dan lahan tersebut sudah dibuat Sporadik dan sudah digarap serta ditanam kelapa sawit oleh petani itu sendiri.

“Bahwa, pada waktu petani menggarap dan menanam dilokasi itu, tidak ada ditemukan tanda-tanda batas HGU Perusahaan atau tidak ada tanda-tanda kalau wilayah tersebut berada didalam HGU PT.BDU atau PT.Asiatic Persada/PT.BSU. Disamping itu juga, pihak Manajemen Perusahaan tidak pernah memberikan teguran kepada masyarakat yang membuka lahan dan menanam kelapa sawit dilokasi itu, baik secara lisan maupun tertulis,” tambahnya.

Pada Tahun 2006/2007 PT.Asiatic Persada, mulai membuka lahan diwilayah tersebut, saat itulah lahan garapan dan kebun masyarakat SAD dan Petani tersebut digusur oleh pihak perusahaan, dengan alasan berada didalam HGU Perusahaan dan hannya ± seluas 16 hektar yang tersisa dari penggusuran tersebut.

“Berdasarkan keterangan masyarakat SAD dan Petani, mereka tidak pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari manajemen PT.Asiatic Persada,” kata Mappangara.

Lanjutnya, setelah perusahaan menggusur lahan garapan dan kebun masyarakat SAD dan Petani, lahan petani yang digusur tidak ditanam oleh perusahaan dan lahan tersebut kembali ditanam kelapa sawit oleh masyarakat petani, dan saat ini kelapa sawit masyarakat sudah ada yang produksi.

Di Awal Tahun 2013, pihak perusahaan ingin kembali menguasai lokasi tersebut dengan membuat parit gajah yang sangat lebar dan dalam, sehingga akses jalan masyarakat untuk menuju kekebun menjadi terputus, masyarakat membuat jerambah agar bisa kekebun, itupun sudah beberapa kali diputus oleh pihak perusahaan.

Pada awal Tahun 2015 pihak perusahaan menanam kelapa sawit disamping kelapa sawit milik warga, baik disamping sawit warga yang sudah produksi, maupun yang baru berbuah pasir.

Selanjutnya, sejak awal bulan November 2017 pihak perusahaan kembali melakukan aktifitas dilokasi Petani, yaitu membersihkan lahan-lahan perkebunan petani menggunakan alat berat dan menyisip tanaman kelapa sawit diatas lahan petani tersebut.

“Masyarakat petani sudah berusaha mencegah kegiatan perusahaan , tetapi sampai saat ini pihak perusahaan terus melakukan aktifitas, bahkan masyarakat sering mendapat ancaman dari pihak perusahaan,” sebut Mappangara.

Dari sisi legalitas PT tersebut hingga terjadi konflik anatara SAD dan Petani, dapat di simpulkan bahwa PT.Asiatic Persada/PT.BSU dahulunya PT.BDU yang memperoleh lahan dari pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan pada Tahun 1992 seluas 27.650 ha, yang berarti objek HGU perusahaan yang diberikan oleh BPN harus berada didalam titik koordinat batas kawasan hutan yang dilepas tersebut.

Mappangara juga mengatakan LCKI Provinsi Jambi yang diberi kuasa oleh masyarakat SAD dan Petani Kelompok Danau Minang Duo sudah melakukan pengukuran terhadap wilayah konflik masyarakat tersebut dengan menggunakan titik koordinat peta batas pelepasan kawasan hutan untuk PT.BDU sekarang PT.Asiatic Persada/PT.BSU, ternyata lokasi lahan masyarakat SAD dan Petani tersebut, berada diluar titik koordinat batas pelepasan kawasan hutan yang dilepas untuk PT.BDU.

“Apabila wilayah tersebut berdasarkan data BPN berada didalam HGU Perusahaan, maka pada Tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2010, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, lokasi tersebut sudah dikategorikan ditelantarkan oleh pihak perusahaan,” jelas Mapanggara.

Apabila lokasi tersebut berdasarkan data BPN benar berada didalam HGU Perusahaan, pihak BPN dan Perusahaan wajib mengeluarkan Peta HGU yang sah menurut hukum, karena berdasrkan Undang undang nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sertifikat HGU dan Peta objek HGU bukanlah rahasia Negara.

Apabila lokasi tersebut berdasarkan data BPN benar berada didalam HGU Perusahaan, dan pihak perusahaan berkeinginan untuk mengolah lahan tersebut, sebaiknya harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan konflik, dengan terlebih dahulu harus menyelesaikan hak-hak masyarakat SAD dan Petani yang ada dilokasi tersebut.

Berdasarkan bukti setifikat HGU yang dimiliki oleh PT.Asiatic Persada/PT.BSU, masa berlaku HGU akan berahir pada Tahun 2021.

“Menurut pandangan kami LCKI Provinsi Jambi, sebelum mengurus perpanjangan HGU tersebut, pihak perusahaan bersama-sama pemerintah terkait, terlebih dahulu wajib menyelesaikan konflik-konflik lahan masyarakat dengan perusahaan, secara transparan dan objektif, jangan sampai Izin HGU perusahaan diperpanjang, sementara konflik lahan masyarakat dengan perusahaan tersebut belum diselesaikan,” tegas Mappangara.

Berdasarkan INPRES nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Pemerintah wajib melakukan Verifikasi dan Identifikasi menyeluruh terhadap luasan kebun dan batas-batas HGU perusahaan, sesuai dengan Peta HGU yang diberikan pada Tahun 1986.

SUMBER: Data LCKI Provinsi Jambi

DRadio 104,3 FM Jambi