Beranda Advertorial Regulasi BPOM hingga Usia 18 Tahun

Regulasi BPOM hingga Usia 18 Tahun

JAMBI, AksesNews – Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Provinsi Jambi ke-18 tahun 2019 ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu Pemusnahan produk ilegal/TMK hasil pengawasan BPOM di Jambi 2017/2018, Bazar pasar murah, Donor Darah, Pemilihan Duta BPOM yang dilaksanakan 10 Februari nanti, serta jalan santai dan senam sehat di lapangan kantor Walikota Jambi pada 10 Februari 2019 nanti.

Dalam HUT BPOM ke 18 ini, juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar, Deputi BPOM RI yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psitopika dan Prekusor, Rita Endang.

Rita Endang mengatakan, ada lima komoditas yang di awasi dalam BPOM, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen dan makanan. Selain memaparkan fungsi dan tugas BPOM sendiri, Rita Endang Juga menyampaikan Regulasi yang ada sehingga mampu memperkuat BPOM dalam menjalankan fungsinya.

Untuk memperkuat pengawasan BPOM, hal ini di dukung oleh Inpres No.03 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas BPOM. “Oleh karena itu, Badan POM tidak bisa berdiri sendiri, peran serta dari pemerintah sangat menjadi kekuatan kita bersama untuk melindungi kesehatan kita bersama,” kata Rita Endang, Kamis (07/02/2019).

Selain Inpres, juga ada aturan khusus bagi BPOM sendiri, yaitu dengan Perpres No.80 tahun 2017 tentang BPOM. Dari kepres ini menghasilkan dua deputi baru sehingga menambah kekuatan dalam tugas penindakan.

“Dalam Perpres tersebut, Badan POM di tambah satu kedeputian yang kuat, yaitu Deputi penindakan. Jadi, utamanya Badan POM melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha. Tapi, pelaku yang tidak melakukan kebaikan, akan di lakukan penindakan. Terus, ada satu lagi Deputi ditambahkan, yaitu Inspektur Utama Deputi Badan POM,” jelas Rita Endang.

Ada juga peraturan BPOM No 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan pelaksanaan Teknis. Peraturan BPOM ini sendiri mengatur peran BPOM terhadap kesehatan masyarakat serta kerjasama bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Di tahun 2018 lalu, juga di terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 41 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan di daerah. Hal ini di harapkan untuk meningkatkan efektifitas di daerah.

“Diterbitkannya Permendagri, di harapkan pemerintah tingkat provinsi, kabupaten kota sudah memiliki sumber daya. Kami harap, memang ada anggaran yang memang di siapkan di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga kita peningkatan pengawasan obat dan makanan nanti adalah menjadi tugas kita bersama,” jelas Rita Endang.

“Ini harapan kami, ada mata andalan waktu pengawasan obat dan makanan. Saya rasa Mendagri juga setuju. Plt Gubernur agar menindak lanjuti ini,” lanjut Rita Endang.

Selain memaparkan regulasi BPOM, Rita Endang juga menyampaikan hasil pengawasan BPOM di Jambi yang mana masih banyak produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Penangkapan Balai BPOM sejak tahun 2017 sungguh besar dengan sejumlah 3.087 item dengan nilai ekonomi 1,1 Milyar Rupiah.

“Memang dari nilai ekonominya tidak terlalu besar, tetapi jumlah itemnya samapai 3 ribu ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Rita Endang. (Alpin)

DRadio 104,3 FM Jambi