Beranda Akses Di Jambi, Ada 64 SK yang Diterbitkan untuk Hutan Sosial

Di Jambi, Ada 64 SK yang Diterbitkan untuk Hutan Sosial

JAMBI, AksesNews – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia, Kamis (07/01/2021), penyerahan dilakukan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.

Acara ini juga dihadiri secara virtual melalui konferensi video oleh penerima SK di berbagai provinsi di Indonesia. Gubernur Jambi Fachori Umar dan masyarakat penerima SK di Provinsi Jambi hadir untuk menerima SK dari presiden secara virtual, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Hadir pula pada kesempatan tersebut Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir. Muhammad Said, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari.

Gubernur Jambi, Fachrori Umar saat menghadiri penyerahan SK Hutan Sosial secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Foto: Humas Pemprov Jambi
Gubernur Jambi, Fachrori Umar saat menghadiri penyerahan SK Hutan Sosial secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Foto: Humas Pemprov Jambi

Usai kegiatan tersebut, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Perhutaan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Ir. Muhammad Said dalam sesi wawancara menyatakan bahwa SK ini dikeluarkan agar masyarakat dapat mengelola hutan untuk kesejahteraan.

“Di Jambi ini ada 64 SK yang diterbitkan untuk hutan sosial. Secara nasional, Provinsi Jambi memiliki hutan adat yang terbanyak, dan ada beberapa yang masih dalam proses, dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Merangin,” ujar Muhammad Said.

9.424 KK di Jambi Terima SK Hutan Sosial dari Jokowi

Muhammad Said menjelaskan, tujuan diterbitkannya SK ini salah satunya adalah untuk mengurangi konflik antara masyarakat dan perusahaan.

“Dengan adanya SK ini diharapkan akan mengurangi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat berjalan bersama, sehingga masyarakat punya legalitas untuk mengelola,” jelasnya.

Di Provinsi Jambi ada 333 Ha lebih, dan masih ada 133 ribu lebih potensi yang akan terus diberikan hak legalitasnya kepada masyarakat, dan izin yang sudah diterbitkan 414 izin untuk 34.974 KK. Target dari Presiden, tahun kedua. (Bjs/Hms)

DRadio 104,3 FM Jambi