Beranda News Hukum Kriminal Zumi Zola Terima Vonis Hakim Tipikor

Zumi Zola Terima Vonis Hakim Tipikor

JAKARTA, AksesJambi.com – Gubernur Jambi Non Aktif, Zumi Zola divonis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta selama 6 tahun penjara dan denda 500 Juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut terbuktinya bersalah Zumi terkait kasus menerima Gartifikasi dan memberi suap.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (06/12/2018).

Pada pernyataan Hakim, Zumi menerima uang gratifikasi dibantu orang kepercayaan yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi itu diterima Zumi saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021. Jumlah besaran yang diterima Zumi pada gratifikasi ini adalah Rp37.477.000.000, USD 173.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard, semua itu berasal dari rekanan atau pengusaha.

Sementara itu, Jaksa juga meyakini Zumi telah memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Zumi mengakui dan menyesali perbuatannya. Zumi berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum dan Dia juga telah mengembalikan uang Rp 300 juta.

“Saya terima keputusan hakim dan menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap JPU juga begitu dan segera inkracht,” ujar Zumi seusai sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis 06 Desember 2018.

Zumi Zola menyatakan menerima vonis majelis hakim, karena Zumi tidak mengajukan permohonan banding. Sedangkan jaksa pada KPK menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Dalam kasus menerima Gratifikasi, Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sedangkan terkait kasus suap, Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. (Alpin)