OJK Terus Awasi 7 Perusahaan Asuransi Bermasalah

JAKARTA, AksesNews – Terkait pengawasan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono menyatakan masih banyak perusahaan asuransi yang masuk pengawasan khusus OJK.

OJK mencatat, adanya penurunan RBC industri Asuransi Jiwa dan sedang mengawasi ketata perusahaan yang mengalami penurunan RBC. Siapa saja yang sedang dalam pantauan khusus ini? Ada berapa perusahaan?

“Saat ini masih terdapat 7 (tujuh) perusahaan asuransi yang masuk dalam pengawasan khusus OJK. Secara umum penyebab perusahaan tersebut masuk dalam pengawasan khusus karena tidak mampu memenuhi jumlah minimum risk based capital (RBC) 120 persen, ekuitas minimum Rp100 miliar dan rasio kecukupan investasi minimal 100 persen,” kata Ogi Prastomiyono, Rabu (06/03/2024).

PTUN Jakarta dalam putusan persidangan memerintahkan OJK untuk membatalkan CIU Kresna Life dan membatalkan pula perintah tertulis kepada pihak-pihak terkait.

Lalu, bagaimana tanggapan dan reaksi OJK menyangkut hal ini? Akankah OJK memutuskan banding? Sudah sejauh apa OJK menyiapkan berkas untuk banding?

OJK dalam CIU Kresna Life menyatakan bahwa langkah ini adalah upaya pelindungan nasabah. Sebaliknya, beberapa nasabah berpandangan CIU ini malah memperkeruh upaya penyelamatan dana nasabah. Bagaimana evaluasi OJK atas problem dan preseden semacam ini?

Apakah benar Bomba Grup mau akuisisi Kresna Life? Terkait dengan informasi adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 475/G/2023/PTUN.JKT pada Kamis, 22 Februari 2024 yang membatalkan Keputusan pencabutan izin usaha terhadap Kresna Life.

“OJK menghormati putusan PTUN tersebut, OJK akan menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Dalam pelaksanaan tugas termasuk menindaklanjuti proses hukum dimaksud, OJK akan memprioritaskan hal-hal yang menyangkut perlindungan atas kepentingan para pemegang polis secara keseluruhan.

Pada 2 Februari 2024, manajemen AJB Bumiputera 1912 bertemu dengan OJK yang salah satunya membahas evaluasi dan revisi RPK.

a. Bagaimana update-nya sejauh ini, Apakah OJK sudah menerima RPK revisi dari AJB Bumiputera 1912? Apa saja poin-poinnya?
b. Apakah AJBB akan menjual asetnya di tahun ini? Jika iya, apa saja?
c. Bagaimana update pembayaran klaim pempol AJBB?

Jawaban:
a. Berdasarkan laporan yang kami terima, AJBB akan menyampaikan revisi RPK selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2023. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini OJK masih menunggu penyampaian revisi RPK dimaksud. OJK sebelumnya telah mengingatkan AJBB untuk segera penyampaian revisi RPK kepada OJK.

b. Optimalisasi/pelepasan aset properti masih menjadi salah satu sumber untuk penyelesaian outstanding klaim AJBB. Dalam pelaksanannya, OJK minta dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.

c. Pembayaran klaim saat ini masih terus berlanjut. AJBB menerapkan kebijakan pembayaran klaim sebesar kurang lebih Rp5 miliar setiap minggunya. Per 30 Januari 2024 AJBB telah merealisasikan pembayaran outstanding klaim untuk asuransi perorangan sebanyak 57.072 polis dengan nominal Rp167,76 miliar dan asuransi kumpulan sebanyak 2.099 peserta dengan nominal Rp18,65 miliar.

Bagaimana update pembayaran klaim pempol Aspan dan Indosurya Life?
Jawaban:
Update Pembayaran Klaim Pemegang Polis PT Prolife (DL) (Dahulu Indosurya)

a. Sesuai tahapan penyelesaian likuidasi, penyelesaian likuidasi PT Prolife (DL) saat ini masih belum pada tahap pembayaran klaim. Tim Likuidasi saat ini masih dalam tahapan inventarisasi jumlah tagihan kreditur yang masuk.

b. Sesuai pengumuman Tim Likuidasi, bagi setiap pihak yang memiliki tagihan kepada PT Prolife (DL) dapat mengajukan tagihan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman atau paling lambat tanggal 19 Maret 2024 disertai bukti pendukung.

c. Tim Likuidasi saat ini juga telah dalam proses finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi. Terakhir OJK telah melakukan pertemuan pembahasan RKAB dengan Tim Likuidasi tanggal 27 Februari 2024.

Update Pembayaran Klaim Aspan

a. Pemegang Saham PT ASPAN (DL) telah melaksanakan RUPS pembubaran dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana diatur dalam POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. OJK telah menyetujui Tim Likuidasi yang diajukan oleh pemegang saham PT ASPAN (DL).

b. OJK saat ini OJK dalam proses analisa atas RKAB dan dokumen pendukung yang telah disampaikan Tim Likuidasi PT ASPAN (DL).

c. Sesuai tahapan penyelesaian likuidasi, penyelesaian likuidasi PT ASPAN (DL) saat ini masih belum pada tahap pembayaran klaim. Tim Likuidasi saat ini masih dalam tahapan inventarisasi jumlah tagihan kreditur yang masuk.

d. Sesuai pengumuman Tim Likuidasi, bagi setiap pihak yang memiliki tagihan kepada PT ASPAN (DL) dapat mengajukan tagihan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman atau paling lambat tanggal 16 Maret 2024.

5. Bagaimana update soal Wanaartha Life sejauh ini?
Jawaban:
PT WAL saat ini sedang menjalankan proses likuidasi pasca dilakukannya pencabutan izin usaha dan pembentukan tim likuidasi. Berdasarkan laporan Tim Likuidasi yang disampaikan kepada OJK, diketahui bahwa tim likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Tahun lalu klaim asuransi kesehatan jadi sorotan, bagaimana dengan trennya tahun ini?
Jawaban:
Jika kita melihat tren tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, asuransi kesehatan masih melanjutkan tren klaim rasio relatif tinggi. Klam rasio asuransi kesehatan PAJ pada Desember 2023 tercatat sebesar 98,2 persen, sedangkan klaim rasio pada PAU tercatat sebesar 97,5 persen pada periode yang sama.

Untuk tahun 2024, berbagai upaya akan dilakukan untuk menekan rasio klaim yang tinggi, salah satunya dengan meminta perusahaan-perusahaan untuk memperkuat sistem anti fraud di perusahaan, evaluasi produk secara berkala, serta kami juga mendukung perbaikan ekosistem kesehatan di Indonesia melalui berbagai integrasi dan kolaborasi salah satunya dengan Kementerian Kesehatan.

7. Banyak pihak memandang 2024 akan menjadi waktu bagi unitlink untuk kembali mencatat kinerja baik dalam hal pencatatan premi:
a. Bagaimana pandangan OJK dengan tren asuransi unitlink tahun di tahun 2024? Apakah tahun 2024 ini PAYDI dapat kembali merekah?
b. Apakah hal tersebut sudah terlihat seiring banyak perusahan merilis produk unitlink?
c. Apakah dari OJK akan menggenjot produk PAYDI di tahun 2024? Bagaiamana yang dilakukan OJK?

Jawaban:
Dengan berjalannya Pemilu yang kondusif dan perbaikan kepastian ekonomi domestik, OJK optimis industri asuransi akan tumbuh lebih baik dari 2023 terutama dengan visi penguatan fondasi industri perasuransian, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, peningkatan kompetensi, penguatan pengaturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan dan menaikkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi.

Sepanjang tahun 2023, premi atas produk PAYDI mengalami penurunan, sementara itu premi atas produk tradisional pada periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 9,5 persen yoy. Untuk tahun 2024, kami mengasumsikan pertumbuhan PAYDI akan sejalan dengan pertumbuhan total premi yaitu sekitar 5 persen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sumber terbesar premi asuransi jiwa masih tetap bersumber dari premi PAYDI (sekitar 34 persen dari total premi asuransi jiwa).

8. Bagaimana aksi akuisisi/merger di industri asuransi, apakah ada perusahaan asuransi yang tengah dalam penjajakan dengan investor asing dan dalam negeri? Jika iya, berapa banyak?

Jawaban:
Saat ini yang sedang berproses adalah akuisisi PT Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth oleh IFG Life dengan mengambil alih kepemilikan Bank Mandiri (60 persen) dan Kimia Farma (10 persen) serta BPUI (10 persen). Transaksi akuisisi ini akan menjadikan IFG Life sebagai pemegang saham pengendali dari PT Mandiri Inhealth.

9. Terkait aktuaris di perusahaan asuransi:
a. Hingga saat ini bagaimana pemenuhan posisi aktuaris pada perusahaan asuransi?
b. Masih ada berapa yang belum punya aktuaris?
c. Dari kategori asuransi apa?
d. Apa sebabnya hingga saat ini masih ada yang belum punya aktuaris? Sampai kapan diberi waktu?
e. Lalu tindakan apa yang akan diambil?

Jawaban:
Saat ini tinggal 12 dari 145 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi (termasuk syariah) yang belum memiliki aktuaris perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 PAU, 2 PAJ, 1 PR, 1 PAJS, dan 1 PAUS. Jumlah tersebut sudah jauh berkurang dari posisi akhir tahun 2022 dimana terdapat 50 perusahaan belum memiliki aktuaris. Dari 12 perusahaan tersebut, 5 di antaranya saat ini dalam pengawasan khusus OJK.

10. Perusahaan asuransi bilang premi asuransi EV berpotensi lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional karena tingkat risiko yang tinggi.
a. Apakah OJK telah mempersiapkan aturan khusus untuk asuransi kendaraan bermotor?
b. Banyak perusahaan disebut telah menelan biaya klaim yang tinggi karena masih menggunakan skema kendaraan konvensional untuk produk asuransi EV? Apa saja hal yang akan diatur?

Jawaban:
Seiring dengan kebijakan Pemerintah dalam menggalakkan program mobil listrik (battery electric vehice / BEV) di Indonesia, saat ini beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan fitur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional. Saat ini asuransi untuk kendaraan listrik belum diatur secara khusus oleh OJK.

Penerapan tarif pada produk asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK 06/2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Namun, OJK menghimbau perusahaan asuransi yang menjual prosuk asuransi kendaraan listrik untuk selalu melakukan proses underwriting secara memadai termasuk penentuan harga (pricing) yang cukup hingga pengelolaan risiko kendaraaan listrik. Perusahaan Asuransi perlu melakukan penilaian dan penyesuaian pricing setiap tahunnya berdasarkan loss and risk profile asuransi kendaraan listrik pada tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini OJK masih terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik dan berencana melakuan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti risiko baru terkait komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik. Di samping itu, penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur/masa manfaat.

11. Terkait spin off asuransi:
a. Bagaimana mengenai spin off pada industri asuransi? AAUI sebut sebagian perusahaan asuransi belum melakukan spin off karena merasa dipaksa spin off sedangkan bisnisnya masih dalam kategori kecil sekali, maka mereka berfikir tidak efisien.
b. Lalu bagaimana jika seperti itu? Apakah OJK akan menindak perusahaan yang enggan melakukan spin off dengan alasan unit bisnisnya belum mampu untuk spin off?
c. Hingga saat ini sudah berapa perusahaan yang spin off dan bagaimana upaya OJK untuk mendorong perusahaan asuransi tetap spin off?

Jawaban:
a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 11/2023). Dalam penyusunan POJK 11/2023, OJK telah melakukan konsultansi dengan DPR. Berdasarkan POJK 11/2023, perusahaan asuransi/reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2026.

b. Pemisahan unit syariah dilakukan melalui pendirian perusahaan asuransi/reasuransi syariah atau mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah. Dengan demikian, apabila skala bisnis perusahaan asuransi/reasuransi syariah masih kecil sehingga tidak feasible untuk mendirikan perusahaan asuransi/reasuransi syariah maka perusahaan tersebut dapat mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan lain.

c. Berdasarkan POJK 11/2023, perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) paling lambat 31 Desember 2023. Berdasarkan perubahan RKPUS tersebut, OJK sedang melakukan analisis dan diskusi dengan perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah terkait isi perubahan RKPUS. Saat ini terdapat 2 (dua) perusahaan asuransi sedang dalam proses spin off dengan cara mengalihkan seluruh portofolio unit syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah.

12. Apakah diperbolehkan asuransi ASO digunakan untuk fintech lending? Atau hanya penggunaan asuransi kredit saja yang diperbolehkan?
Jawaban:
POJK Nomor 69 tahun 2016 hanya memperkenankan kegiatan ASO dalam rangka employee benefit. Penguatan persyaratan, terms & conditions serta proses bisnis asuransi kredit ditekankan pada POJK Nomor 20 Tahun 2023. Oleh karena itu, tidak terdapat peluang Perusahaan Asuransi yang menjalankan kegiatan ASO pada fintech lending termasuk pada asuransi kredit. (Rls/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here