JAMBI, AksesNews – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Senin (05/11/2018).
Dalam rilisnya, mereka mengatakan, Predikat untuk disematkan terhadap negeri yang sedang mengalami carut marut ini. Berawal dari kasus tertangkapnya sejumlah Pejabat Teras Provinsi Jambi, maka program Jambi Tuntas yang menggema di Seantero Negeri Jambi pada awal rezim Zumi Zola-Fachrori terancam gagal Tuntas.
Mirisnya, ternyata Zumi Zola selaku imam dalam Jamaah Korupsi ini dimaklumi oleh berpuluh Pejabat dan Anggota DPRD Provinsi Jambi. Kenyataan tersebut diungkapkan dalam pengadilan terhadap Zumi Zola selaku imam, wajarlah jika Zola dihukum terlebih dahulu.
Namun, tentu para makmum juga harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK harus bergerak sigap menyisir Uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi, agar tak ada lagi tikus-tikus yang menggerogoti lumbung Padi Provinsi Jambi ini yang terbiarkan bebas.
“Lebih parah lagi, setiap anggota DPRD yang diperiksa oleh KPK yang berangkat ke Jakarta diberikan uang jajan yang adalah uang rakyat. Jumlah tidak main-main, 7 juta rupiah per-orang,” kata salah satu mahasiswa pengunjuk rasa.
Berbahagialah mereka, menderitalah rakyat yang didzoliminya. Mereka masih bebas berkeliaran, bahkan ada juga yang masih berani mencalonkan diri menjadi wakil rakyat untuk kesekian kalinya. Untuk apa? Untuk kembali korupsi?
Lambanya proses hukum OTT Korupsi Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi ini, tentu mengundang tanya dari kita semua. Mengingat kasus serupa pernah terjadi di DPRD Kota Malang dan semuanya yang terlibat dengan cepat menyaring rompi oranye dan menjadi tahanan KPK.
Berangkat dari semua kondisi diatas, maka kami dari PMII Provinsi Jambi yang mewakili rakyat Jambi meminta kepada KPK untuk mengusut Tuntas makmum-makmum koruptor yang masih berleha dengan fasilitas negara dan berencana membohongi rakyat lagi dengan mencalonkan diri sebagai wakilnya. (Syahrul)
