Beranda Akses DLH Batanghari Beri Kelonggaran Waktu untuk PT SUM

DLH Batanghari Beri Kelonggaran Waktu untuk PT SUM

BATANGHARI, AksesJambi.com –  Terkait legalitas dua perusahaan peternakan ayam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari bersama anggota lainnya turun ke lokasi PT Surya Unggas MAndiri (SUM) dan PT Benua Buana Cemerlang (BBC), yang beroperasi di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, guna memastikan izin serta lokasi limbah B3 apakah tersedia atau tidak.

“Kita turun ke dua lokasi perusahaan pada Kamis lalu tanggal 29 April 2021. Dan hasil temuan kami di lokasi, Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 nya ada, hanya saja memang izinnya belum ada. Tapi kalau IMB TPS nya sudah ada,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Parlaungan kepada AksesJambi.com, Minggu (02/05/2021).

“Itu untuk PT SUM. Kalau PT BBC belum beroperasi. Saya sudah masuk dan melihat langsung, kosong, PT itu tidak beroperasi sama sekali. Kalau belum berproduksi, belum ada izinnya dia mitra kerja dari PT SUM,” sambungnya.

Dikatakannya, PT SUM beroperasi sejak tahun 2019, berdiri juga di tahun yang sama, dan IMB nya juga terbit tahun 2019. Terkait legalitas , Kadis LH mengatakan bahwa perusahaan tersebut seharusnya lebih dahulu mengurus kelengkapan dokumen.

“Harusnya mereka cepat ngurus itu. Mungkin karena kurang komunikasi, mungkin orang itu lupa yang penting izin lingkungannya sudah ada. Kami ini bagian pembinaan pengawasan, kami juga sudah berupaya, banyak juga perusahaan yang belum, tapi kami upayakan pelan-pelan,” tuturnya.

Dinas Lingkungan Hidup Batanghari telah memberi kompensasi waktu selama 30 hari, agar PT SUM segera dapat mengurus izin limbah B3.

“30 hari itu terhitung tanggal 29 April 2021, suratnya ada. Setiap manusia itu tidak ada yang luput dari itu kan, Alhamdulillah dengan adanya  informasi ini, kami urus cepat,” katanya.

Terkait dua tahun PT SUM beroperasi tanpa izin limbah B3, Parlaungan mengatakan, harusnya mereka pihak DLH memberi peringatan tertulis.

“Kalau mereka tidak lalai, seharusnya ambil tindakan. Kalau mereka tidak melaksanakan, harusnya diberi peringatan secara tertulis. Tidak bisa kita langsung, itu ada aturannya, kita bisa mengangkangi itu. Paksaan perintah, baru penghentian aktivitas,” pungkasnya. (ANI)

DRadio 104,3 FM Jambi