Beranda Akses YPJ Lapor Polisi, Pihak Senat Unbari Pilih Gugat ke Pengadilan 

YPJ Lapor Polisi, Pihak Senat Unbari Pilih Gugat ke Pengadilan 

JAMBI, AksesNews – Konflik internal Universitas Batanghari (Unbari) Jambi berbuntut panjang. Tak selesai laporan 14 anggota senat oleh Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) beberapa waktu lalu. Kali ini, pihak senat menggugat Ketua YPJ ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Jumat (04/02/2022).

Gugatan disampaikan secara perdata mengatasnamakan Husin Syakur yang merupakan salah satu pendiri dan tim penyelamat dimandatkan oleh Senat Unbari, didampingi oleh Kuasa Hukum Unbari Firman Wijaya. 

Firman Wijaya menjelaskan, bahwa gugatan dilayangkan terkait penggunaan uang yang tidak sesuai aturan dari tahun 2016 hingga 2021, ada aset yayasan atas nama pribadi, aset fisik yayasan total materil sebesar Rp 7,3 M dan juga ada kerugian inmateril ditaksir mencapai Rp 36,5 M. 

“Ada juga dugaan penggunaan dokumen tidak benar. Kalau menggunakan dokumen tidak benar artinya ada konsukuensinya dan bisa pidana,” tegas Firman.

Firman Wijaya menambahkan, ini untuk penyelamatan Unbari dan mencegah kerugian terus berlanjut.

“Ini adalah untuk penyelamatan Unbari, kita ingin kembalikan Unbari ke Khitohnya. Ini tujuannya adalah penyelamatan Unbari dari kerusakan yang lebih jauh dan mencegah kerugian terus berlanjut,” tambahnya.

Kuasa Hukum Unbari meminta penyitaan jaminan baik bergerak ataupun tidak bergerak karena ini perbuatan melawan hukum. 

“Pihaknya juga meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan meminta sita jaminan baik harga yang bergerak atau tidak bergerak yaitu, rumah di Jalan Letjend Suprapto No. 09 C, RT. 001 Kelurahan Telanaipura, satu unit kendaraan roda empat merek Honda Accord All News BH 45 IP,” sebutnya.

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua YPJ, Camelia Puji Astuti melalui Kuasa Hukumnya Jarkasman Tanjung mengatakan pihak YPJ akan mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan.

Jaskarman mengatakan, pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mereka siap menghadapi gugatan dan dipastikan juga melakukan upaya hukum. 

“Kita kan sekarang posisinya sebagai tergugat. Apapun itu, kita ikuti proses hukum. Terkait dengan aset yayasan yang disebutkan dipindahnamakan menjadi ke pribadi, silahkan dibuktikan di persidangan nanti,” tegasnya.

Mengenai total kerugian sebesar lebih dari Rp 43 miliar, Jaskarman mengatakan, memang dalam gugatan, sudah biasa harus dirincikan total kerugian baik materil maupun immateril. Begitu juga dengan adanya sita jaminan aset berupa rumah pribadi dan kendaraan roda 4 milik Ketua Yayasan, Jaskarman juga menanggapi santai.

“Rumah yang mana yang mau disita, apakah sudah jelas alamatnya. Pada intinya kami siap menghadapi dan melakukan upaya hukum,” katanya. (Wjs/*)