TANJABBAR, AksesJambi.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat mengalami peningkatan pada tahun 2021 lalu. Hal itu juga imbas Pandemi Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Tanjab Barat.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tersebut mencapai sekitar 10,75 persen. Sebagai langkah dalam menekan angka tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menegaskan terhadap pihak perusahaan yang ada di Tanjab Barat untuk menyerap tenaga lokal sekitar 40 persen.
Menanggapi hal itu, Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Tanjab Barat dengan menekankan pihak perusahaan untuk membuka seluas-luasnya tenaga kerja lokal.
“Kita membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan untuk menerima peraturan menteri yang 40 persen itu, sehingga angka pengangguran bisa kita tekan,” tegasnya, Jumat (04/02/2022).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di Tanjab Barat yang masyarakatnya mayoritas petani bergerak di perkebunan, Pemkab akan menggerakan dan membentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diisi oleh kelompok-kelompok tani dengan modal bantuan dari bank daerah.
“Lalu pemanfataan sektor pertanian dan perkebunan kita akan gerak kan sektor UMKM pertanian dan perkebunan ini skema yang sudah kita buat dengan dibantu secara permodalan oleh Bank Jambi. Dimana setiap kelompok tani akan mendapatkan modal sebesar Rp 5 Juta, mereka mau meminjamkan, InsyaAllah ini sudah mulai dijalankan,” harapnya.
Disisi lain, terkait pembangunan infrastruktur Pemkab berupaya meminta bantuan anggaran dari pihak Provinsi lebih besar, sebab kata Anwar Sadat, masih banyak wilayah kecamatan di Tanjab Barat masuk dalam kategori tertinggal sehingga perlunya gencatan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekononian dan pendidikan.
“Termasuk juga di bidang pendidikan, beasiswa ditingkat SMA diperbanyak saat ini hanya 20 orang saja se-Kabupaten dan S3 nya se-Provinsi 50 kita minta pihak provinsi untuk ditambah agar IPM kita bisa naik,” katanya. (Dika)
